Jleb, Begini Jawaban untuk yang Keberatan Bupati Dewi Jabat Ketum KONI Tanggamus

Kadispora Tanggamus dan Ketua Karteker Musorkab Suyanto/ Zairi
Kadispora Tanggamus dan Ketua Karteker Musorkab Suyanto/ Zairi

Hasil pemilihan yang menetapkan Bupati Dewi Handajani sebagai Ketuk KONI Tanggamus dinilai cacat hukum. Bahkan, DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Tanggamus akan melaporkan ke Penegak Hukum serta akan menggugat ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).


Menanggapinya, Kadispora Tanggamus dan Ketua Karteker Musorkab Suyanto mengatakan, proses pemilihan tersebut adalah ranah karteker dan cabor bukan dari Dispora Tanggamus.

"Memang seharusnaya pemilihan itu dilaksanakan oleh KONI, karena waktu itu KONI Tanggamus demisioner, maka kewenangan itu diambil oleh karteker," katanya, Rabu (9/2).

"Saya sedang zoom meeting, hubungi saja ketua panitia pelaksananya dari KONI pusat, silahkan konfirmasi kedia aja," kilahnya.

Ketua pelaksana (Karteker) Musorkab Feri Parinusa mengatakan, terkait rencana APSI Cs akan mengadukan permasalahan itu ke Penegak Hukum dan BAORI, karena dianggap cacat hukum dan melangar aturan kenapa baru sekarang, kenapa ketua umum KONI sebelumya tidak mereka masalahkan.

"Silahkan saja kalau mereka mau melaporkan dan mengugat hasil musorkab, toh yang memilih dan menginginkan Dewi Handajani sebagai ketua umum koni adalah 28 cabang olahraga yang ada di tanggamus, katanya. Terkait lokasi dilaksanakannya pemilihan kartaker tidak masalah, sekalipun dilaksanakan di bawah pohon, yang penting esiensinya rapat itu terlaksana, karena masalah tempat rapat urusan pPemkab Tanggamus," jelasnya.

Menurutnya, dari tahapan awal sampai pelaksanaan musorkab, Kadispora Tanggamus Suyanto sebagai anggota Karteker, namun tidak untuk Dinas Pemuda dan Olahraganya. Sesuai petunjuk KONI kartaker terdiri dari 5 orang, tiga orang dari berasal dari KONI provinsi sementara 2 orang dari  tangamus.

Dijelaskan Feri Parinusa, masa bakti kepengurusan koni tanggamus berahir juni 2021 dan minta diperpanjang selama 6 bulan atau sampai 20 Desember 2021, namun belum juga terlaksana musorkab sehingga oleh KONI dinyatakan domisioner. Kemudian pemkab tanggamus bertanya ke KONI provinsi untuk membentuk kepengurusan KONI tanggamus. Bersasarkan AD/ART Koni, harus dibentuk Karteker sebanyak 5 orang, yang tugasnya mempersiapkan pelaksanaan sampai pada pemilihan.

"Seharusnya mereka baca UU SKN itu dari pasal 1 sampai sampai selesai, jangan hanya pasal 40 aja, katanya. Kalau mereka anggap itu bermasalah berarti Samsulhadi, ketua umum KONI tanggamus sebelumnya juga bermasalah, tapi kenapa tidak mereka permasalahkan," imbuhnya.

Perlu mereka ingat, Pekan Olahraga Nasional bulan Oktober lalu, ketua umum KONI  adalah Gubernur Papua, Lukas M juga sebagai ketua Panitia Besar PON. "Namun apakah ponnya cacat hukum dan dibatalkan, cacat hukumkah medali yang diperebutkan, toh semuanya berjalan lancar itu skala nasional," cetusnya.