JPK Sebut Kejari Pringsewu Kurang Gesit Tangani Dugaan Korupsi BPNT

Destri Jaya/Ist
Destri Jaya/Ist

Koordinator NGO Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK) Provinsi Lampung, Destri Jaya menyebut Kejaksaan Negeri ( Kejari) Pringsewu kurang tanggap atau gesit dalam menangani kasus dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).


Menurutnya, BPNT merupakan program skala proritas pemerintah pusat yang di keluarkan kementerian sosial untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini.

"Namun banyaknya terjadi penyimpangan bantuan BPNT itu sendiri yang terjadi di kabupaten pringsewu. Bahkan sudah dilaporkan ke pihak Kejari setempat, tapi mereka dalam penanganan terkesan lamban," kata Destri melalui sambungan telpon, Kamis (19/8).

Maka dari itu, kata Destri, sebagai koordinator JPK, ia menanyakan integritas Kejari Pringsewu sejauh mana menanggapi laporan mereka prihal dugaan mark-up sembako BPNT.

"Kalau kita tilik atau lihat BPNT ini adalah program pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam hal ini kita sesalkan kenapa aparat hukum ini tidak cepat tanggap," tandasnya.

JPK Provinsi Lampung sudah melaporkan dugaan mark-up harga sembako BPNT di Kecamatan Gadingrejo, Senin (2/8) lalu, ke Kejari Pringsewu namun hingga kini belum ada tindakan 

Berdasar hasil peneluran kantor berita RMOLLampung ada 3 supplier sembako BPNT di Kecamatan Gadingrejo yakni CV.Daud Vokarindo, CV.Mubarokah Jaya Makmur serta PP Putra mandiri.

Sementara, Kasi intel Kejari Pringsewu Median Suwardi mengatakan bahwa, Ia masih menunggu surat printah dan minggu depan akan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

"Sementara masih menunggu sprint mudah-mudahan minggu depan kita sudah lakukan puldata dan pulbaket," kata Median melalui pesan WhatsApp.