Kadisnaker Jelaskan Alasan UMP Lampung 2022 Cuma Naik Rp8.484

Agus Nompitu/ Faiza
Agus Nompitu/ Faiza

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Lampung Agus Nompitu menjelaskan alasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Lampung tahun 2022 hanya naik Rp8.484 menjadi Rp 2.440.486 atau naik 0,35 persen dibanding tahun lalu. 


Keputusan atas penetapan UMP tersebut tertuang dalam SK Gubernur Lampung No G/634/V.08/HK/2021 pada 19 November 2021, tentang UMP Lampung 2022 dan mulai berlaku 1 Januari 2022.

Agus Nompitu mengatakan, penetapan itu berdasarkan hasil rapat dari Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November dan harus ditetapkan selambat-lambatnya 21 November setiap tahunnya. 

UPM tersebut ditetapkan mengacu pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 Tentang Pengupahan, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.B-M/383/HI.01.00/XI/2021.

Penetapan mengenai batas upah ini kata Agus, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Sementara bagi karyawan dengan masa kerja di atas 1 tahun maka diberlakukan skala upah. Hal ini harus dipatuhi oleh perusahaan. 

"Perusahaan tidak boleh membayar pekerja lebih rendah dari standar yang ditentukan," kata dia saat audiensi bersama Konfedarsi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Lampung dan Komisi V DPRD di DPRD setempat, Rabu (24/11).

Jika ada perusahaan yang tidak taat aturan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan ada sanksinya yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Sanksi pidananya berupa penjara 1 hingga 4 tahun dan atau membayar denda Rp100-400 juta. 

Kepada Serikat buruh, Agus mengatakan, ada beberapa pertimbangan penetapan upah tersebut yakni kondisi ekonomi makro daerah, data ketenagakerjaan, dan memperkecil adanya kesenjangan antar wilayah.

"Sehingga tiap Provinsi tidak boleh memiliki UMP yang terlalu tinggi dari yang lain, itu pertimbangan paling pentingnya," jelasnya. 

Selain itu, Agus menjelaskan ada empat daerah yang belum memiliki Dewan Pengupahan yakni Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat dan Pesawaran. Sehingga UMKnya akan mengikuti UMP. Sementara daerah lainnya akan menetapkan lebih tinggi dari yang ditetapkan Gubernur. 

Selain itu, mengenai tujuh aspirasi serikat buruh mengenai terutama tentang UU Cipta Kerja akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk menyampaikan masukan ke pemerintah pusat. 

"Kami berharap kondisi tenaga kerja yang kondusif di Lampung di mana kebutuhan pekerja terpenuhi dan terlindungi tapi iklim investasi tidak terganggu," kata dia. 

Sebelumnya, Koordinator Wilayah KSBSI Lampung R. E. L Tobing mengatakan, pihaknya menyampaikan tujuh tuntutan yakni, meminta Menteri Ketenagakerjaan diturunkan dan mengabulkan judicial review KSBSI atas UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perkara No 103/PUU-XVIII/2020.

Kemudian, keluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kembalikan klaster ketenagakerjaan ke ranah tripartit, menolak upah murah dan menolak outsourcing atau alih daya dan kontrak diperluas. 

Menyikapi itu, Anggota V DPRD Lampung Apriliati mengatakan, akan mengawal aspirasi dari buruh agar sampai ke Gubernur Lampung dan mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat. 

"Karena upaya judicial review yang dilakukan ke Mahkamah Konstitusi itu ranahnya pemerintah pusat dan kami di sini juga sedang menyelesaikan raperda tentang ketenagakerjaan sebagai solusi," ujarnya.