Kahmi-Komek Unila Ngopii Bahas UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan 

Kahmi-Komek Unila Ngopii Bahas UU Cipta Kerja Kalster Ketenagakerjaan/Repro
Kahmi-Komek Unila Ngopii Bahas UU Cipta Kerja Kalster Ketenagakerjaan/Repro

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Komisariat Ekonomi Universitas Lampung kembali mengadakan Ngobrol Perkara Iman dan Imun (Ngopii) Edisi 18 Jumat (12/11).


Pembahasan kali ini mengusung tema "UU Cipta Kerja Kalster Ketenagakerjaan" dengan narasumber Komisioner Hakim Adhoc Mahkamah Agung RI A. Jaka Mirdinata. 

Diskusi kali ini tetap dipandu host keroyokan yakni Petir-Nanang-Usep-Ponco-Arjon. Jaka menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan inisiatif pemerintah bertujuan untuk peningkatan kemudahan investasi demi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tumpang tindih regulasi

"Omnimbus law merupakan metode penyusunan UU dengan menggabungkan banyak UU menjadi satu di mana, terdapat total 79 UU yang terdampak," kata dia. 

Trmasuk di dalamnya perubahan sebagian UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. 

"Klaster Ketenagakerjaan masuk dalam bab 4 UU Cipta kerja yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Selain itu, terdapat 75 pasal perubahan yang tertuang dalam UU ini," jelasnya. 

Ia melanjutkan, ada 10 ruang lingkup UU Cipta Kerja (Pasal 4 UU nomor 11 tahun 2020). Di antaranya, peningkatan investasi dan kegiatan berusaha serta Ketenagakerjaan dalam 4 Peraturan Pemerintah (PP 34 PP 35 PP 36 dan PP 37).

Kemudian, pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. 

Selain itu, menurut Jaka, ada beberapa perbedaan UU nomor 13 tahun 2003 dengan UU Cipta kerja. Misalnya, pada UU 13 jangka waktu perjanjian kerja antara pekerja/buruh (PWKT) maksimal 3 tahun sedangkan dalam UU Cipta kerja PWKT akumulasi maksimal 5 tahun yang disepakati berdasarkan perjanjian kerja dan tetap memperhatikan jenis dan sifat pekerjaan PWKT. 

UU 13 tidak mengatur mengenai pemberian kompensasi sedangkan UU Cipta kerja memberikan kompensasi setiap akhir pwkt dimana 1 tahun sebesar satu kali upah.

Selanjutnya, di UU 13, pasal 64-65 mengatur secara rinci dasar hukum pelaksanaan pemborongan pekerjaan sementara di UU Cipta kerja 64-65 dihapus dan pasal 66 menjadi istilah perusahaan alih daya atau outsourcing. 

"Ada perbedaan jam kerja lembur, di mana pada UU 13 pasal 78 mengatur jam kerja lembur maksimal 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam sementara UU Cipta kerja mengatur perubahan jam kerja lembur menjadi maksimal 4 jam," kata dia. 

Selain itu masih banyak perbedaan lainnya, mulai dari cuti panjang, penetapan upah, UMP dan UMK, upah pada UMKM, Larangan PHK, alasan PHK dan dasar pemberian pesangon.