KAHMI Komek Unila Ngopii Bareng KPPU Bahas Kelangkaan Minyak Goreng di Lampung 

Wahyu Bekti Anggoro/ Repro
Wahyu Bekti Anggoro/ Repro

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi (KAHMI Komek) Universitas Lampung kembali mengadakan Ngobrol Perkara Iman dan Imun (Ngopii) Edisi 34, Jumat (4/3) malam.


Ngopii kali ini membahas "Minyak Goreng Langka, Ada Apa?" dengan narasumber Kepala kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Wahyu Bekti Anggoro. 

Diskusi dipandu oleh moderator Duta Pojok Persaingan Usaha Unila KPPU RI Mauldan Agusta Rifanda dan dipandu host keroyokan yakni Petir, Usep, Fitra, Dimas, Idris dan Arie. 

Wahyu mengatakan, Kanwil II KPPU meliputi Sumatera Bagian Selatan yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Sekarang yang menjadi sorotan adalah kelangkaan minyak goreng. 

Mulanya, awal Januari harga minyak goreng naik sehingga pemerintah menerapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Kebijakan ini malah membuat stok minyak goreng di pasaran langka karena panic buying yang dilakukan masyarakat. 

Setelah itu, pemerintah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) per 1 Februari 2022.

Dalam kebijakan DMO, perusahaan minyak goreng wajib memasok minyak goreng sebesar 20% dari volume ekspor mereka. Kemudian dalam kebijakan DPO, pemerintah menetapkan harga CPO Rp 9.300 per kilogram.

Namun, HET tidak bisa sepenuhnya berjalan di lapangan lantaran langkanya minyak goreng. Kenaikan CPO di dunia juga menjadi salah satu penyebab harga melonjak dan berakhir langka. 

Wahyu mengatakan, harga CPO terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran pada pasar global. Sementara itu, permintaan CPO naik karena industri biodiesel mulai tumbuh dan pajak ekspor di India turun. 

Selain itu, lanjutnya, struktur pasar yang bersifat loose oligopoly dan terintegrasi vertikal mengakibatkan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan melalui komoditas CPO dan komoditas minyak goreng. 

"Produsen minyak goreng sulit untuk bersaing dengan pasar ekspor CPO, padahal produsen minyak goreng masih satu kelompok usaha dengan pelaku usaha eksportir CPO," sambungnya. 

Wahyu melanjutkan, terdapat beberapa regulasi yang menghambat munculnya pelaku usaha baru dalam industri minyak goreng, seperti Permentan No. 21 Tahun 2007 yang mewajibkan bahan baku sekurang-kurangnya 20 persen dari kebun sendiri. 

Di Lampung, kata Wahyu, terdapat 3 produsen minyak goreng yakni PT. Bumi Waras, PT. Sinar Laut, dan PT. Domus Jaya. Namun, hanya 1 produsen yang terafiliasi dengan pabrik CPO dan Perkebunan Sawit: 

Berdasarkan peraturan Kemendag 03 dan 06 Tahun 2022, diatur HET minyak goreng sebesar Rp14.000. Sedangkan tidak diatur HET CPO secara menyeluruh, melainkan hanya diatur HET CPO 4 (DMO/DPO) seharga Rp9.300 bagi eksportir yang akan melakukan ekspor CPO. 

Kewajiban DMO/DPO tersebut sebesar 20 persen dari jumlah produk yang akan diekspor. Permasalahan tersebut berakibat pada berhentinya produksi produsen minyak goreng, karena tidak didapatkannya bahan baku CPO sesuai dengan harga HET (DMO/DPO).

"Akhirnya, eksportir CPO yang berkewajiban menjual 20 persen CPO (DMO/DPO) lebih memilih menjual kewajibannya kepada pabrik minyak goreng yang terafiliasi dengan perusahaannya," sambungnya. 

Sejak akhir Januari 2022, Kanwil II KPPU menemukan harga minyak goreng di atas HET, menahan stok, dan produsen PT Sinar Laut yang tidak mendistribusikan stoknya dalam jumlah besar. 

Selain itu, ditemukan juga praktik tying-in dan bundling atau pembelian bersyarat dan paketan minyak goreng serta adanya informasi masih berlangsungnya ekspor CPO dengan dalih ekspor limbah sawit. 

"KPPU kemudian memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran dan memanggil pelaku usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran," pungkasnya.