Kajati Beberkan Fakta-fakta Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Lampung

Kajati Heffinur dalam konferensi pers di Kantor Kejati Lampung/ Faiza
Kajati Heffinur dalam konferensi pers di Kantor Kejati Lampung/ Faiza

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung membeberkan fakta-fakta terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Rp30 Miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan.


Kepala Kejati Lampung Heffinur menjelaskan, pada tahun 2019 KONI Lampung mengajukan dana hibah Rp79 Miliar untuk persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. 

Namun, dari jumlah tersebut hanya disetujui Rp60 miliar ditandai dengan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 28 Januari 2020.

"Pencairannya dibagi dua tahap masing-masing Rp29 miliar dan Rp30 miliar tapi pencairan kedua tidak terlaksana karena covid-19, jadi yang dikelola hanya Rp29 Miliar," jelasnya dalam konferensi pers di Kejati Lampung, Rabu (12/1).

Setelah diselidiki, Heffinur mengatakan, rinciannya anggaran pembinaan prestasi Rp22 miliar, anggaran partisipasi PON tahun 2020 Rp3 miliar dan anggaran sekretariat lampung Rp3 miliar. 

Setelah diselidiki, kata Heffinur, Kejati menemukan beberapa fakta, di mana program kerja dan anggaran KONI Lampung untuk pengajuan anggaran hibah tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI dan cabor. 

Sehingga, KONI dan cabang olahraga dalam pengajuan kebutuhan program kerja dan anggaran tahun 2020 tidak berpedoman kepada pengajuan kebutuhan dan anggaran awal hibah. Pihaknya, menduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana hibah ini. 

Selanjutnya, ditemukan program kerja KONI dan cabor untuk pengadaan barang dan jasa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Juga ditemukan penggunaan anggaran dari KONI dan cabor yang tidak didukung bukti-bukti yang sah. 

"Kasusnya kami tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Baik untuk KONI Lampung maupun di cabang olahraganya, karena dua-duanya ini bermasalah," kata dia. 

Ia melanjutkan, dalam penyidikan ini, pihaknya dimungkinkan untuk melakukan penyitaan, penggeledahan dan penghitungan kerugian negara.