Diduga Kangkangi Aturan, BPN Blokir Lahan Berulang Kali

Abdullah Fadri Auli dari AFA Law Firm/Foto Pribadi
Abdullah Fadri Auli dari AFA Law Firm/Foto Pribadi

BPN Kabupaten Pesawaran diduga bohong dan telah menyalahi ketentuan pemblokiran lahan. Sudah berulang kali BPN mempermainkan SHM No.00811 milik seorang janda selama lima tahun ini.


BPN Kabupaten Pesawaran diduga bohong dan telah menyalahi ketentuan pemblokiran lahan. Sudah berulang kali BPN mempermainkan SHM No.00811 milik seorang janda selama lima tahun ini.

Diungkapkan oleh Abdullah Fadri Auli dari AFA Law Firm, kuasa hukum Endang Retna Juwita, Kamis (14/10), setidaknya BPN telah memblokir tiga kali lahan kliennya: 9 September 2015 dan 19 Agustus 2020.

Yang ketiga kalinya, perintah Kanwil BPN Provinsi Lampung pada tanggal 3 Oktober 2019. Padahal, dalam pasal 19 Permen ATR No. 13/2017, pemblokiran harus melalui surat permohonan dan dicatat oleh Kepala Kantor BPN.

Senin lalu (12/10), Kepala Seksi PMPP BPN Pesawaran Zarkowi, hanga mengakui pernah satu kali memblokir SHM No.00811 pada tahun 2015. Saat ini, lahan tersebut dinyatakannya bersih, tidak dalam status blokir. 

"Apa yang dikatakan BPN Pesawaran tidak benar hanya satu kali memblokir SHM No. 00811 bahkan Kanwil ikut pula, makanya saya ingin bertanya kepada Menteri Agraria/Kepala BPN RI Sofyan A. Djalil, katanya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.13/2017 tentang Blokir dan Sita, seharusnya ada sanksi  yang diberikan kepada kepala BPN dan atau petugas BPN yang melanggar aturan tersebut, kata Abdullah Fadri Auli.

Menurut mantan anggota DPRD Lampung itu, berdasarkan Pasal 19, Permen ATR No. 13/2017, pencatatan blokir dapat dilakukan Kepala Kantor BPN atas perintah menteri, kakanwil  atau pertimbangan dalam keadaan mendesak.

Pasal 20, ayat (1), menteri atau kakanwil BPN, sebagimana pasal 19, huruf a dan huruf b, kepala pertanahan melakukan pemblokiran jika lahan pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional, tanah terlantar, sengketa atau konflik pertanahan, aset pemerintah.

Merujuk hal itu, BPN, baik kepala kantor dan kakanwil.BPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud. "BPN telah menyalahi aturan dan menggunakan kekuasaannya secara sewenang wenang.

"Lahan Bersih"

Dijelaskan oleh Aab, seluruh harta peninggalan almarhum Ibrani Sulaiman, termasuk SHM No.00811 tidak ada satupun yang sedang dalam perkara pengadilan hingga saat ini.

Sebagai istri sah satu-satunya dan masuk Ahli Waris Golongan 1 berdasarkan KUHPerdata tentunya sangat wajar Endang Retna Juwita memproses seluruh harta peninggalan almarhum.

"Ini kok dihalangi oleh BPN," tandas mantan anggota DPRD Lampung itu.

Soal aturan waris sudah jelas, Endang Ahli Waris Golongan 1 sedangkan pihak yang meminta blokir, keponakan suami Endang, Ahli Waris Golongan 2 yang sudah otomatis gugur sejak lima tahun lalu.

Dalam aturan, kata Aab, selama masih ada Golongan 1, maka Golongan 2, 3 dan 4 tidak memeroleh hak waris. "Ada apa ini?" tanya Aab.

Dilihatnya, BPN seperti ada apa-apanya sehingga main blokir saja sampai berulang kali yang dalam Permen Agraria diatur hanya bisa dilakukan 1 kali oleh 1 pemohon terhadap satu Objek. (Pasal 3 ayat 2 b).

Dia merencanakan akan mengambil langkah hukum terkait hal ini ke Kanwil BPN Lampung, BPN RI, Kementerian Agraria, dan berbagai langkah hukum lainnya demi hak kliennya.

Mantan anggota DPRD Lampung itu juga tengah mengkaji surat warisan yang jadi dasar Yulia Fitriati memblokir lahan kliennya oleh lurah dan camat Wayhalim

Dijelaskan oleh advokat senior Lampung itu, kliennya, Endang Retna Juwita ditinggal suaminya, Ibrani Sulaiman, meninggal dunia masih terikat dalam perkawinan sah secara agama maupun negara.

Namun, ketika hendak mengurus warisan sebidang tanah milik suaminya ternyata telah diblokir BPN Pesawaran atas permintaan Yulia Fitriati, keponakan suami Endang sejak 2015.

Yulia Fitriani mengklaim ahli waris suami Endang berdasarkan keterangan Lurah Wayhalim Permai Elia Rosmiati dan diketahui Camat Ahmad Husna.

"Saya telah meminta BPN Pesawaran membuka blokir yang sudah jatuh tempo SHM No.00811 sejak bulan Februari, sembilan bulan lalu," ujar Aab, panggilan Abdullah Fadri Auli.

BPN Pesawaran lalu meminta pertimbangan hukum atau LO kepada Kejari Pesawaran untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat secara hukum pada 18 Maret 2020.

Dalam surat LO Kejari Pesawaran, BPN Pesawaran dinyatakan tidak berwenang lagi memblokir/mencatat/mengamankan SHM 00811 atas nama suami Endang.

Anehnya, kata Aab, setelah LO dari Kejari yang diminta BPN diserakan pada 28 Juli 2020, BPN Pesawaran tetap bersikukuh tak mau membuka blokir tanah sah milik kliennya tersebut.