KBPP Polri Protes Pencopotan Spanduk Ajakan Senam oleh Satpol PP Pringsewu

Pencopotan Spanduk milik KBPP Polri oleh Satpol PP di depan Pendopo Pringsewu/Ist
Pencopotan Spanduk milik KBPP Polri oleh Satpol PP di depan Pendopo Pringsewu/Ist

Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Pringsewu, Imop Sutopo memprotes pencopotan spanduk milik organisasinya perihal ajakan melakukan senam bersama yang dilakukan anggota Satuaan Polisi Pamong Praja, Minggu (12/9). 


Ia mengatakan pencopotan spanduk milik KBPP Polri itu tak beralasan, jadi jangan terbelenggu dengan aturan, beragumentasi yang masuk akal yang penting prokes diterapkan.

"Ada hal yang perlu disikapi terhadap pemangku jabatan yang tidak mampu melakukan kiat-kiat yang positif yang dapat membangun masyarakat yang sudah jenuh," kata Imop Sutopo. 

"Mana kiat Dinas Pemuda Olah Raga dalam penanganan supaya masyarakat sehat dan imunitas tubuh nya kuat," timpalnya. 

Selanjutnya Imop menambahkan, kalau lebih bermanfaat dengan catatan dan dilaksanakan dengan melakukan prokes ketat kenapa tidak bisa.

"KBPP Polri berkerjasama dengan Yayasan Jantung Sehat hanya ingin ada kiat-kiat yang jelas dan positif bagi stakeholder pemerintahan, masyarakat sudah jenuh dua tahun lebih terkungkung karena pandemi," tambahnya.

Sementara, Kasatpol PP Pringsewu Ibnu Hardiyanto, menjelaskan pihaknya sebagai pelaksana penindakan disipilin dan hukum. Satpol PP juga hanya sebagai penegak Perda dan Perkasa atau Peraturan Bupati.

"Sesuai SK Bupati tentang satgas covid 19 kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan Inmendagri no 41 tahun 2021, Instruksi Gubernur no 18 tahun 2021, SE Bupati Pringsewu yang di tandatangani Sekda no 13 tahun 2021 tentang PPKM dan surat pemberitahuan Kadisporapar" tegas Ibnu Hardiyanto. 

Sebenarnya, kata Ibnu, semua aturan itu ada peluang atau kebijakan dari daerah, terutama dinas terkait yang bisa membuat kebijakan dengan melihat manfaat atau mudharatnya. 

"Memang boleh hanya yang individu seperti jogging atau lari dengan tetap memakai masker tapi dari aturan itu tergantung dinas terkait mau di kembangkan bagaiman, mau buat kebijakan bagaimana," pungkasnya.