Kejari Pesawaran Didesak Tersangkakan Juga Ketua Yayasan Ponpes Darul Huffadz

Nurul Hidayah/ Ist
Nurul Hidayah/ Ist

Nurul Hidayah selaku Penasehat Hukum ketiga tersangka kasus korupsi Dana Operasional Sekolah (BOS) Madrasah TA 2019-2021 yang ditahan Kejari Pesawaran, mendesak pihak Kejari untuk menjadikan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Huffadz sebagai tersangka kasus korupsi yang menimpa kliennya.


Menurut Nurul, ketiga kliennya yang ditahan hanya berstatus sebagai Kepala Madrasah dan masih memiliki atasan.

"Ketua Yayasan harus bertanggung jawab, dan saya minta kepada Kejari Pesawaran agar statusnya sebagai saksi dinaikan menjadi tersangka," kata Nurul melalui sambungan telepon, Selasa (8/11) malam.

"Dan tidak masuk akal kalau Ketua Yayasan tidak tahu menahu terkait dana itu, karena kami beranggapan klien kami ini adalah korban dari kebijakan Yayasan, mana mungkin mereka (3 tersangka, Red) bisa ambil uang tanpa sepengetahuan pihak Yayasan," ujar pengacara yang juga Ketua DPC Peradi Gedong Tataan tersebut.

Dijelaskannya, keterangan dari kliennya yang berstatus sebagai Kepala MI diberikan uang sebesar 93 Juta, sedangkan Kepala Madrasah menerima 43 juta, dan Kepala MA 63 juta rupiah yang kesemuanya diberikan oleh tersangka MI yang masih buron.

"Jumlah yang disangkakan 2,3 Milyar lebih, sedangkan pengakuan ketiganya hanya sekitar Rp 200 juta menerima dari MI, artinya mereka ini kan seperti dikorbankan, kemana yang 2 Milyar lagi," kata dia.

"Jadi saya meminta agar tersangka MI segera ditangkap dan Ketua Yayasan Ponpes Darul Huffadz dijadikan tersangka juga," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Pesawaran, menetapkan tersangka terhadap empat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Huffadz Kabupaten Pesawaran atas kasus penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah tahun anggaran 2019-2021.

Kepala Kejari Pesawaran Diana Wahyu Widiyanti mengatakan, penetapan para tersangka tersebut karena melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 2,3 miliar lebih, yang mana BOS Madrasah Pondok Pesantren Darul Huffadz tahun anggaran 2019-2021 mereka selewengkan dengan modus operandi dengan cara mereka membuat pertanggungjawaban fiktif," kata Diana, Selasa (8/11).