Kejari Segera Sampaikan Perkembangan Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Eks PNPM Abung Tengah

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja/ Efriantoni
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja/ Efriantoni

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara segera menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kasus dugaan penyimpangan dana eks PNPM Abung Tengah sebesar Rp1,3 miliar kepada publik.


Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampura I Kadek Dwi Ariatmaja menjelaskan, perkembangan terbaru mengenai kasus yang sedang mereka tangani itu, segera disampaikan ke publik melalui media massa. Dengan demikian, publik akan mengetahui perkembangan terbaru mengenai kasus tersebut.

"Mohon bersabar. Mudah - mudahan dalam waktu dekat perkembangannya akan kami sampaikan," ujar dia.

Kasus dugaan penyimpangan dana eks PNPM Abung Tengah ini mulai ditangani‎ Kejari Lampura sejak awal April lalu. Penanganan kasus ini dimulai setelah mereka menerima pelimpahan persoalan tersebut dari Inspektorat.

Pelimpahan kasus ini dikarenakan pihak Inspektorat Lampura menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap dana tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan fakta jika Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Abung Tengah periode 2019 - 2021 ternyata belum berbadan hukum.

"Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut hasil‎ pemeriksaan Inspektorat yang menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut," katanya.

I Kadek mengatakan, dana yang dimaksud itu adalah dana yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Badan Usaha Bersama antardesa (Bumades) ABTHolding Company Abung Tengah. Sumber dana sendiri berasal dari dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) eks PNPM sebesar Rp1,3 miliar.

‎"Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana tersebut (sudah diperiksa), dan (persoalan ini) masih dalam pengembangan,"‎ ucapnya.

I Kadek mengakui, tak menutup kemungkinan penyelidikan yang mereka lakukan ini meningkat statusnya menjadi penyidikan di masa mendatang. Namun, peningkatan status itu seluruhnya bergantung pada fakta - fakta yang mereka temukan di tahap penyelidikan.

Di sisi lain, Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Lampung Utara, M. Ridho Al-Rasyidi membenarkan jika mereka telah melimpahkan perkara dana eks PNPM pada Korps Adhyaksa pada 4 April lalu. Pelimpahan itu dilakukan karena hasil pemeriksaan mereka secara marathon menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap dana tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan fakta jika Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Abung Tengah periode 2019 - 2021 ternyata belum berbadan hukum.

"Sampai akhir periode, UPK itu enggak bisa memberikan laporan tertulis seputar penggunaan dana itu," tutur dia.