Kejati Janji Monitor 6 Temuan BPK RI Soal Laporan Keuangan Provinsi Lampung

I Made Agus Putra/Faiza
I Made Agus Putra/Faiza

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berjanji akan ikut memantau dan memonitor 6 permasalahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021.


"Intinya kita (Kejati) pantau dan akan monitor terkait temuan BPK tersebut," ujar Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra lewat pesan Whatsapp, Jumat (13/5).

Sayangnya, ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal langkah konkrit monitor seperti apa yang akan dilakukan Kejati Lampung, Made tidak menjelaskan lebih lanjut. 

Diketahui, 6 temuan BPK RI itu disampaikan oleh Novian Herodwijanto Staf Ahli bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara dan Daerah yang Dipisahkan Lainnya di BPK RI saat sidang paripurna di Kantor DPRD Lampung, Kamis (12/5).

Enam permasalahan temuan BPK RI itu di antaranya, pertama, penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

Kedua, pengelolaan pendapatan pada UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2021 pada sekretariat daerah sebesar Rp7,12 juta dan sekretariat DPRD sebesar Rp57,11 juta tidak sesuai ketentuan. 

Keempat, kegiatan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,92 miliar dan kurang volume sebesar sebesar Rp73,38 juta. 

Kelima, kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan jalan aspal dan beton serta lapis pondasi pada Dinas bina marga dan bina konstruksi sebesar Rp2,96 miliar rupiah. 

Keenam, piutang Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moeleok pemerintah sebesar Rp6,18 miliar belum dipulihkan.