Kejati Lampung Periksa 4 ASN Dugaan Korupsi Benih Jagung

Kasi Penkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan/ Faiza
Kasi Penkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan/ Faiza

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa empat saksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari penerimaan barang kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan benih jagung, Kamis (27/5).


Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan, empat orang ASN ini berinisial SY, BA, US, dan AH. 

"Hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 Jaksa penyidik pada bidang Pidsus Kejati Lampung telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi berinisial SY, BA, US, dan AH," ujarnya. 

Sebelumnya, Kejati telah menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 ini. 

Yakni, Mantan Asisten II Pemerintah Provinsi Lampung Edi Yanto, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Herlin Retnowati, dan Rekanan IMM (Imama). 

Kejati juga telah mengajukan pencegahan keluar negeri bagi tiga tersangka ini ke Bidang Intelijen Kejati Lampung dan diteruskan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diproses dan diverifikasi  kelengkapannya. 

"Sekarang masih proses, kalau nanti dinyatakan lengkap (oleh Kejagung), maka diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung tentang pencekalan yang selanjutnya dikirim ke Kemenkumham RI," ujarnya, Senin (10/5).

Proses ini, lanjutnya diatur dalam UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 91 ayat 2 huruf b yang berbunyi Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejati Lampung juga telah menyita satu rumah di daerah Bataranila dan satu gudang di daerah Sukabumi Kota Bandarlampung milik tersangka rekanan IMM (Imama). 

Penyitaan yang dilakukan saat penyidikan ini sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengejar pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.