Kejati Periksa 8 Orang Terkait Korupsi Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung

Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra/Faiza
Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra/Faiza

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa delapan orang saksi terkait perkara dugaan korupsi pemungutan Retribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019-2021, Senin (19/9).


Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra mengatakan, saksi yang diperiksa di antaranya Pembantu Bendahara DLH Bandar Lampung berinisial HY terkait tugasnya dalam membantu bendahara.

Selain itu, tujuh saksi lainnya merupakan penagih pada DLH Bandar Lampung. Di antaranya, HCS, SDH, BNS, YS, JK, ISN dan YRS.

"Para saksi diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019-2021," ujar Made.

Made menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi.

Sebelumnya diberitakan, penagihan di DLH Bandar Lampung tahun 2019-2021 ditemukan fakta perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi serta karcis yang diserahkan Kepada petugas pemungut retribusi.

Selanjutnya, ditemukan hasil pembayaran retribusi yang dipungut oleh petugas penagih retribusi baik dari DLH maupun penagih dari UPT pelayanan persampahan di kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam  serta adanya penagih retribusi yang tidak memilki surat tugas resmi.

"Ditemukan hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi," jelas Made.

Akibatnya, negara diperkirakan dirugikan hingga Rp34,8 Miliar dalam kurun waktu tersebut. Rinciannya, tahun 2019 target pemasukan DLH senilai Rp12 M (Rp12.050.000.000) dengan realisasi Rp6,9 Miliar (Rp6.979.724.400), selisih Rp5,1 miliar.

Kemudian, tahun 2020 target senilai Rp15 miliar (Rp15.000.000.000) realisasi Rp7,1 miliar (Rp.7.193.333.000), selisih Rp7,9 miliar.

Tahun 2021 target senilai Rp30 miliar (Rp.30.000.000.000) namun hanya terealisasi Rp8,2 miliar (Rp. 8.200.000.000), selisih Rp21,8 miliar.