Kejati Selidiki Dugaan Korupsi Retribusi Sampah, DLH Bandar Lampung Berbenah

Kepala DLH Bandar Lampung, Budiman/Tuti
Kepala DLH Bandar Lampung, Budiman/Tuti

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung melakukan sejumlah langkah perbaikan dalam pungutan retribusi sampah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi terjadi kembali pada pungutan retribusi 


Kepala DLH Kota Bandar Lampung, Budiman P Mega mengatakan upaya pembenahan dilakukan melalui pembuatan surat perintah tugas (SPT) penarikan retribusi kepada kepala UPT dan penagih retribusi sampah. 

"Saya limpahkan tugasnya kepada kepala UPT. Dari UPT saya bekali dengan SPT, ID card dan kepala UPT memberikan SPT kepada semua penagih," kata Budiman P Mega di Hotel Swissbel, Selasa (30/8). 

Selain SPT penarikan retribusi, pihaknya juga membenahi karcis. Saat ini karcis penarikan retribusi baru disertai tanda tangan asli dan cap basah. 

"Penarikan karcis mulai dari Rp20 ribu, Rp25 ribu dan Rp50 ribu. Sementara untuk retribusi Rp500 ribu langsung disetor ke bank," ujarnya. 

Budiman P Mega berharap kedepannya penarikan retribusi bisa menggunakan digital supaya tidak terjadi kebocoran. Walaupun harus menggandeng konsultan dengan biaya yang tinggi. 

"Tentu kita akan mendukung proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung. Sejauh ini personel yang diperiksa yakni bidang retribusi, kepala penagih dan kepala UPT, termasuk kepala dinas yang lama serta beberapa staf," jelasnya. 

Sebelumnya, perkara pungutan retribusi sampah pada DLH Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 naik ke tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin (29/8).

Hal itu tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Kajati Lampung Nomor: Print - 03/L.8/Fd.1/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022. 

"Bahwa dalam pemungutan retribusi sampah pada DLH Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi," ujar Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra.