Keluarga Minta Bupati Lampura Ditahan Di Lapas Bandarlampung

 Pihak keluarga melalui Penasihat Hukum (PH), meminta agar Bupati Lampung Utara (Lampura) nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara, menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung.


Sopian Sitepu selaku PH Agung mengatakan, sejak awal sudah meminta agar kliennya dieksekusi di Lampung, sesuai dengan yang diharapkan keluarga.

"Khususnya di Lapas Rajabasa, karena di lembaga pemasyarakatan ada pembinaan, maka kami minta pemindahan," kata Sopian, Selasa (21/7).

Ia menyampaikan pihaknya akan tetap melakukan permohonan agar Agung bisa menjalani pidana di Lapas Rajabasa.

"Pada dasarnya kami tetap dalam aturan dan menghargai keputusan, tapi ke depan kami memohon agar Pak Agung bisa ditempatkan di Lapas. Artinya hal ini bukan hal permanen, tentunya kalau eksekusi akan beralih ke Kanwil," ujar Sopian.

Diketahui, Agung sudah dieksekusi di Rutan Kelas I Bandarlampung. Namun, pihak keluarga dan PH mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi mengapa kliennya dipindahkan ke Rutan.

"Kami belum tahu pertimbangan apa yang dibuat JPU sehingga masih dieksekusi di Rutan Bandarlampung. Kami gak tahu," tutur Sopian.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IA Bandarlampung Roni Kurnia menjelaskan, jika permintaan Agung untuk pindah ke Lapas Rajabasa bisa saja terkabul setelah masa pandemi Covid-19 berlalu.

"Bisa sekali (pindah) pasti, dari pihak keluarga nanti bisa mengajukan surat permohonan ke Rutan lalu dirapatkan dan dikirimkan ke Kanwil Kemenkumham," ungkapnya, Rabu (22/7).

Diektahui, Agung divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kamis (2/7). Vonis ini lebih ringan 3 tahun dari tuntutan Jaksa KPK.

Menurut majelis hakim, Agung terbukti bersalah dalam perkara fee proyek Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Lampura.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan dan denda pidana sebesar Rp 750 juta,” ujar majelis hakim.

Jika denda tersebut tidak dibayarkan, lanjut hakim maka diganti dengan 8 bulan kurungan.

Agung juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 74.630.866.000 dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan terdakwa 1.

Dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.