Kemenag Bandarlampung Tunggu PMA Atur Teknis Pendanaan Pesantren 

Ilustrasi santri pesantren/RMOLNetwork
Ilustrasi santri pesantren/RMOLNetwork

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur regulasi memperkuat anggaran pesantren dari berbagai pihak. 


Mulai dari, sumber pendanaan dari masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dana hibah dari luar negeri dan dalam negeri, dan dana abadi pesantren. 

Namun, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kota Bandarlampung masih menunggu turunan Perpres tersebut untuk pengelolaan secara teknisnya. 

"Ini belum keluar Peraturan Menteri Agama (PMA) seperti apa teknis pelaksanaannya, itu masih nunggu turunan dari PP ini, apakah PMA nya atau dari Dirjen Pendidikan Pondok Pesantren," kata Ahmad Fikri Yulian, Kasi Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan Islam Kanwil Kemenag Bandarlampung, Jumat (17/9). 

Namun, kata Ahmad Fikri, pihaknya bersyukur atas ditandatanganinya Perpres ini, karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan khusunya agama dan keagamaan pesantren. 

Tujuan Perpres ini, lanjutnya, untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di pondok pesantren.

"Sebelum Perpres ini dikeluarkan juga memang sudah ada bantuannya, tetapi dengan adanya Perpres ini lebih kuat lagi dan dijamin oleh pemerintah," katanya.

Namun, untuk besaran bantuannya, dirinya belum mengetahui pasti. Saat ini, katanya, ada 93 pesantren di Bandarlampung yang terintegrasi dengan pusat, mulai dari madrasah, salafiyah murni, dan pesantren Diniyah formal.