Kemendagri: Lampung Miskin Inovasi

Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung ternyata miskin inovasi. Hanya tiga pemerintah kabupaten (Pemkab) yang telah menginput data inovasi daerah.


"Dalam Peta Inovasi Daerah yang dibuat Kementerian Dalam Negeri, Lampung masih zona merah inovasi. Hanya tiga kabupaten yang telah menginput data inovasi daerah, melalui Sistem Layanan Informasi Inovasi Daerah, yaitu Lampung Barat, Mesuji, dan Lampung Utara," kata Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji, pada Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/1).

Kegiatan itu dihadiri peserta dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, lembaga litbang pemerintah, serta satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengutip laporan tahunan Global Innovation Index dari Insead Institute yang mengukur tingkat inovasi dunia, Dodi mengatakan, Indonesia saat ini masih menempati ranking 85 dari 129 negara di dunia.

"Posisi ini masih sama dengan tahun lalu, yaitu kita masih pada ranking 85 dunia. Inovasi Indonesia masih jauh tertinggal dari negara negara lain di dunia. Dalam hal ekonomi, Indonesia masih kalah dengan Brunei, Philipina, Malaysia, dan Singapura," ujar Dodi.

Pada level daerah, tahun 2019 lalu dari 11 provinsi di Sumatera dan Jawa, telah terkumpul 1.148 inovasi, di mana 14,3% dari inovasi tersebut ada pada level pemerintah provinsi, dan selebihnya adalah inovasi di tingkat kabupaten/kota. Di Sumatera, dua provinsi yang belum melakukan input data inovasi, yaitu Provinsi Aceh dan Lampung.

Sementara Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Kemendagri, Matheos Tan, yang menyampaikan materi tentang arah dan kebijakan inovasi daerah, menyatakan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Untuk 2019, telah terkumpul 8.016 jumlah inovasi, dari 252 daerah yang melaporkan inovasinya melalui Indeks Inovasi Daerah," papar Matheos.

Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, lembaga kelitbangan perlu membangun sinergi dengan OPD lain, serta dengan lembaga vertikal yang ada di daerah, untuk mendorong pengembangan inovasi di daerah.