Kendala Dan Solusi Unila Menjadi PTN Berbadan Hukum

Nanang Trenggono dan Kahfie Nazaruddin/Ist
Nanang Trenggono dan Kahfie Nazaruddin/Ist

Universitas Lampung (Unila) direncanakan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) pada tahun 2025 mendatang.


Juru Bicara Unila, Nanang Trenggono mengatakan untuk mencapai PTNBH, Unila memiliki banyak kendala. Salah satunya akreditasi program studi.

Menurutnya, berdasarkan pidato mantan rektor, Prof Hasriadi Mat Akin 23 September 2019, dari 112 program studi yang ada di Unila, 29,5 persen program studi terakreditasi A, 59,8 persen terakreditasi B, 1,8 persen terakreditasi C dan 8,9 persen dalam proses akreditasi. 

"Untuk menjadi PTNBH itu sekurang-kurangnya harus 60 persen program studi yang terakreditasi A. Jadi Unila harus menambah 30 persen lagi untuk menjadi universitas berbadan hukum," kata Nanang saat konferensi pers di Ruang Sidang Gedung Rektorat Unila, Selasa (12/1). 

Tambahnya, salah satu ukuran akreditasi program studi adalah publikasi ilmiah. Di mana publikasi ilmiah PTNBH lebih dari 500 karya, sedangkan PTNBLU kurang dari 500 karya. 

"Saat ini karya ilmiah Unila masih di bawah 500 karya yang telah dipublikasikan," ujarnya. 

Kahfie Nazaruddin, juga Juru Bicara Unila mengatakan untuk mengatasi persoalan akreditasi tersebut, rektor Unila telah membentuk lembaga bantuan penjaminan mutu disemua program studi. 

"Rektor juga akan membuat skema yang bisa menstimulasi gairah kerja pada dosen, bagi program studi yang berhasil menaikan akreditasi menjadi A maka akan diberikan reward," jelasnya. 

Sementara, untuk pengelola pendapatan agar mandiri, pihak Unila akan memaksimalkan kinerja Badan Pengelola Usaha (BPU). 

"Kalau sudah PTNBH pendapatan keuangan hampir semua dari universitas, APBN hanya untuk gaji pokok para dosen saja," ujarnya.