Kepala Bank Mandiri Mangkir, Hakim PN Sukadana Tunda Persidangan

Ist
Ist

Majelis Hakim PN Sukadana Lampung Timur terpaksa menunda persidangan, akibat mangkirnya Kepala Bank Mandiri Kota Metro selaku tergugat, dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum.


Muda’i Yunus, SH, bersama Prof. Dr. Bennadi, SH, MH, selaku Kuasa Hukum penggugat Lilik Suryani binti Suwoyo dan Linawati binti Suwoyo, Rabu (17/3) petang kemarin mengungkapkan, meskipun tergugat lain yakni kuasa hukum Dawilah binti Samsuri, Komari, Kadus, Isis Diposeno, Kades Jadimulyo Suwarto, Camat Sekampung serta Kepala ATR BPN Lampung Timur hadir, namun majelis hakim tetap menunda persidangan hingga dua pekan mendatang, tepatnya Rabu (30/3).

Muda’i Yunus, yang juga Penasehat Hukum News Indonesian itu menjelaskan, ketidakhadiran Kepala Bank Mandiri Metro sebagaimana informasi yang diperoleh, akibat pihak yang diutus tidak mengantongi surat kuasa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sebuah proses persidangan.

Kuasa hukum penggugat yang akrab disapa Da’i, dan juga Pemimpin Umum News Indonesian itu menjelaskan, sifat melawan hukum para tergugat, bahwa faktanya telah memiliki hak berupa sertifikat tanah, dan proses mendapatkan surat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

“Sebagaimana yang diatur dalam PP No 40 tahun 1996, Jo. UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan tatacara hibah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat, meskipun merupakan kehendak pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki, namun kebebasan itu juga ada batasannya”, ujar Da’i yang juga Wartawan Senior Lampung Post di era awal tahun 90-an itu.

Da’i demikian panggilan akrabnya yang juga merupakan wartawan senior ini juga memaparkan, didalam harta pemberian hibah terdapat legitime portie atau hak bagian mutlak anak sebagai ahli waris yanyang dilindungi undang undang.

“Adapun hak mutlak itu sendiri merupakan bagian warisan untuk setiap ahli waris yang besarannya telah ditetapkan oleh UU sebagaimana dalam pasal 913 KUH Perdata,” ujarnya.

Da’i menambahkan, dalam harta pemberian hibah, dinyatakan sah apabila telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yakni perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum harus ditentukan sejumlah syarat, sebagaimana dalam pasal 1321 KUH Perdata, ujar pengacara yg berkantor di Jl. Kecapiraya, Jagakarsa, Jakarta Selatan itu.

Sementara pada bagian lain, Prof. Dr Bennadi, SH, MH, mengungkapkan, perbuatan para tergugat, diduga kuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Mantan Dekan Fakultas Hukum UMM dua periode itu memaparkan, para tergugat tidak memberikan obyek aquo kepada para penggugat, serta mengklaim tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa milik tergugat Dawilah selaku tergugat satu, padahal tidak ada tanda tanda dari ahli waris yang sah dalam proses pengajuan atas alas hak tanah bangunan milik ibu penggugat yang merupakan warisan dari ibu kandungnya.

“Pada waktu penandatanganan ahli waris, para penggugat sedang tidak ada di tempat. Saat itu bu Lilik berada di Jakarta untuk berangkat sebagai TKI ke Luar Negeri, sementara bu Linawati berada di Kotabumi”, ujar Bennadi, yg juga pemilik Law Office BHP yang berkantor pusat di Sleman Yogyakarta itu.