Anggaran Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung yang diperkirakan menelan Rp1,4 triliun tanpa cost sharing masih belum jelas.
- Pemkot Bandar Lampung Akan Prioritaskan Bayar THR ASN
- Pemkab Pesibar Berharap Kemenkes Prioritaskan Nakes TKD dan TKS pada Seleksi PPPK
- Masuk Pusaran Suap Unila, Sulpakar Disarankan Mundur Sebagai Kadisdikbud dan Pj Bupati Mesuji
Baca Juga
"Angkanya memang belum difinalkan tetapi kita punya kewajiban minimal 40 persen sudah dianggarkan di tahun 2023," kata Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, Senin (8/8).
Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena Pemprov dan pihak terkait masih sibuk mengikuti proses penganggaran dana untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.
"Jadi kita main kriterianya dulu oleh karena di KPU, ketua mereka juga sedang memfinalkan persisnya. Jadi, untuk masalah anggaran masih dalam proses finalisasi belum bisa ngomong angka," kata dia.
Tetapi berdasarkan ketentuan yang ada minimal 40 persen dana sudah dianggarkan pada tahun 2023. "Nanti kita bahas bersama," ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan untuk anggaran pilkada serentak diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Nanti lah kita akan bahas bersama dengan Tim TAPD sebab TAPD yang mendalami itu, baik anggaran pilkada, pemilu, dan APBD perubahan dan murni," tutupnya. 
