Dewan Perwakilan Rakyat RI diminta prioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrim dan stunting, ketimbang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
- Wakili Perasaan Rakyat, Adi Prayitno: Sayang Mbak Mega Tak Sebut Nama Pendulang Keuntungan Pandemi
- Rycko Menoza Doakan AHY Jadi Wakil Presiden
- Pemberian Gelar Tuan Penata Negarou Anies Baswedan di Tubaba Termasuk Dukungan Politik
Baca Juga
"DPR harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama soal kemiskinan dan stunting," tegas Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, melalui pesan singkat ke Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/5).
Pendapat itu disampaikan Hari, menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, yang dibahas Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pekan lalu.
Sri Mulyani menyebut sejumlah kebijakan belanja negara untuk menghasilkan output/outcome optimal demi menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan.
Salah satunya, mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Sebab itu Hari berharap perencanaan persoalan dasar lebih diprioritaskan.
Sementara itu, Selasa (23/5) hari ini, seluruh fraksi di DPR RI akan memberikan pandangan terkait KEM PPKF, dalam Sidang Paripurna ke-24. Berdasar jadwal sidang digelar pukul 09.30 WIB. 
- Pembukaan Silatnas, IIPG Lampung Pakai Baju Adat Pesisir, Pepadun dan Melinting
- Nasdem Umumkan Simpang Siur Herman HN Jumat Besok
- Tiga Catatan Oposisi untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
