Ketua Fraksi PKS Lamteng Beberkan Jatah Anggota Ketok Palu APBD

Suasana sidang kasus Mustafa/ Faiza
Suasana sidang kasus Mustafa/ Faiza

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Muhammad Ghofur membeberkan jatah tiap anggota untuk melancarkan ketok palu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dan APBD Murni 2018, termasuk pinjaman PT SMI.


Ia menyebut, diberi uang Rp2 M dan total yang diperoleh Fraksi PKS adalah Rp232 Juta yang dibagi-bagi kepada seluruh anggota, namun jumlahnya berbeda-beda, tergantung jabatan di DPRD Lamteng. 

"Saya tahunya hanya ada titipan untuk para anggota Fraksi PKS, isinya ratusan juta. Ketentuan pembagian uang berbeda-beda anggota biasa, ada badan anggaran, badan musyawarah, wakil ketua fraksi, dan ketua fraksi," ujar M. Ghofur.

Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi saksi kasus suap dan gratifikasi mantan Bupati Lamteng Mustafa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (8/4). 

Rinciannya, kata Ghofur seperti di berita acara perkara (BAP), yakni anggota biasa Rp20 Juta, badan anggaran Rp25 Juta, badan musyawarah Rp28 Juta, dan ketua fraksi Rp35 Juta.

Sementara rincian yang diserahkan, untuk Joni Ardito Rp29 Juta yang seharusnya Rp58 Juta, Sukarman Rp24 Juta yang seharusnya Rp48 Juta, Gatot Rp11,8 Juta yang seharusnya Rp23 juta. 

Kemudian Purismono Rp11,5 Juta yang seharusnya Rp23 Juta, Evi Rp10 Juta yang seharusnya Rp20 Juta, dan Ghofur Rp30 Juta yang seharusnya Rp60 Juta.

"Saya masuk anggota biasa, badan anggaran, dan ketua fraksi jadi sekitar itu menerimanya. Cara membaginya saya sampaikan saat rapat anggota. Setelah itu teman-teman diminta untuk mengesahkan," katanya.

Ia mengatakan, menerima total Rp37,5 Juta untuk pengesahan APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018 dan mengelola uang sisa fraksi Rp116 Juta. 

Ia mengaku, seluruh uang yang ia dan anggota lainnya terima telah dikembalikan kepada KPK dengan total Rp232 Juta.