Khamami-Taufik Ajukan PK Lantaran Merasa Ketidakadilan

Konferensi pers terkait PK Khamami dan Taufik Hidayat di Begadang Resto/RMOLLampung
Konferensi pers terkait PK Khamami dan Taufik Hidayat di Begadang Resto/RMOLLampung

Mantan Bupati Mesuji Khamami dan adiknya, Taufik Hidayat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 7 September lalu. Saat ini, sudah memasuki persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan kesimpulan.


"Kami sudah mengajukan PK itu pada tanggal 7 September lalu. Dan hari ini jadwalnya sudah masuk pada kesimpulan dari pemohon dan termohon," kata Kuasa hukum Khamami, Firdaus Pranata Barus yang didampingi oleh Konsultan Ahli Eddy Rifai di Begadang Resto, Bandarlampung, Kamis (22/10).

Diketahui, Khamami, mengajukan PK atas vonis 8 tahun  pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 05 September 2019.

"Kami memandang ada ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pemohon PK I. Karena PK I ini dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 8 tahun sangatlah tidak adil, karena bukti-bukti persidangan menunjukkan fakta jika Khamami tidak terlibat dalam penerimaan uang suap dari Sibron Azis/Kardinal maupun penerimaan uang dari Bidang Sumberdaya Air Dinas PUPR kabupaten Mesuji, yang semuanya dilakukan atas inisiatif terpidana WS," terangnya.

Ia menyampaikan ada ketidakadilan dalam putusan pengadilan aquo yang dijatuhkan kepada pemohon PK I (terpidana Khamami).

Kemudian putusan pengadilan mengenai keterlibatan Khamami hanya atas dasar kesaksian WS tanpa didukung bukti lain maupun keterangan saksi lainnya (atau dengan kata lain hanya menggunakan bukti tersier).

"Iya hanya menggunakan bukti tersier saja serta tidak memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti untuk penjatuhan pidana, sehingga pemohon PK I tetap berkeyakinan dirinya tidak bersalah atas tindak pidana korupsi tersebut dan putusan penjara 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan kepadanya sangatlah tidak beralasan dan jauh dari rasa keadilan," ucapnya.

Putusan PN Tanjung Karang, Khamami divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 5 bulan penjara, serta pencabutan hak politik selama 4 tahun.

Sedangkan, Taufik Hidayat divonis 6 tahun penjara dengan denda sebelumnya Rp100 menjadi Rp200 juta subsider 2 bulan penjara.

"Ini adalah hak dari pada terpidana yang sudah dipidana itu bisa mengajukan banding dan kasasi tdengan catatan setelah inkrah. Sudah inkrah dua-duanya sehingga dengan adanya putusan itu diajukan PK," jelas Pengamat Hukum Unila, Edi Rifai yang turut mendampingi.

"Nah Khamami dan Taufik Hidayat ini mengajukan PK dengan alasan kesaksian WS ini hanya kesaksian satu orang. Dari saksi itulah Pak Khamami itu dipidana. Sementara dalam KUHAP itu saksi itu minimal dua orang. Sedangkan ini  hanya satu saksi, jadi karena putusan itu  dianggap adanya ketidakadilan," katanya.

Selain itu, Khamami dan Taufik Hidayat ini dalam putusan tersebut turut bersama-sama melakukan tindak pidana.

Padahal lanjut dia, Taufik Hidayat itu adiknya Khamami. Tapi waktu Sibron itu memberikan uang. Uangnya  diberikan pada temennya Taufik Hidayat, begitu mau mengantar ke Mesuji, mampirlah di rumah Taufik Hidayat.

“Di situ kemudian ditangkap dan dibuat dia dengan pasal terpidana cukup tinggi. Sedangkan WS itu dipidana 5 tahun. Taufik Hidayat 6 tahun, padahal dia gak ikut berhubungan dengan proyek atau ngatur proyek. Dia tidak terlibat, maka hukuman 6 tahun ini tidak adil," tutup Edi.