Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Peretasan Akun Instagram @Lampung_Memanggil

Akun IG Lampung Memanggil/ Ist
Akun IG Lampung Memanggil/ Ist

Akun Instagram @lampung_memanggil diretas secara ilegal pada Sabtu, (16/4). Peretasan dilakukan setelah @lampung_memanggil menyerukan konsolidasi terkait tuntutan aksi Aliansi Lampung Memanggil di DPRD Lampung, Rabu lalu (13/4). 


Dalam aksi itu, Aliansi Lampung Memanggil memberikan ultimatum kepada pemerintah dan DPRD setempat untuk merealisasikan tuntutan dalam waktu tiga hari.

Tuntutan dimaksud, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, mewujudkan reforma agraria sejati, cabut UU Cipta Kerja, mempermudah akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, serta menghentikan kriminalisasi dan tindakan represi terhadap gerakan rakyat.

Tindak lanjut ultimatum dan pengawalan tuntutan itulah yang hendak dikonsolidasikan Aliansi Lampung Memanggil. Lewat akun Instagram @lampung_memanggil, mereka mengundang organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat guna membahas hal tersebut.

Ketika hendak melaporkan langsung situasi konsolidasi, tiga orang yang mengelola akun tidak dapat mengakses akun @lampung_memanggil. Ketiganya mendapat notifikasi yang sama, yakni “kata sandi telah diganti oleh pemilik.”

Merespons kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk demokratisasi yang terdiri dari LBH Bandar Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, dan DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Lampung menyatakan sikap. 

"Kami mengecam peretasan akun Instagram @lampung_memanggil. Tindakan tak bertanggung jawab itu mencederai kebebasan sipil yang merupakan elemen penting dalam demokrasi," kata anggota LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, Minggu (17/4). 

Koalisi juga mendesak negara untuk memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan setiap individu untuk mengekspresikan sikap dan pandangannya melalui saluran apa pun. 

"Kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama memajukan demokratisasi di Lampung dengan menghormati segala bentuk ekspresi," ujarnya. 

Menurutnya, peretasan seperti ini bukan yang pertama menimpa kelompok masyarakat sipil di Lampung. Dalam dua tahun terakhir tercatat sejumlah serangan berbasis digital.

Serangan tersebut antara lain peretasan akun Go-Jek pengurus dan media sosial Teknokra Universitas Lampung pada 2020, peretasan akun Instagram LBH Bandar Lampung. 

"Pernah juga menghilangnya laporan jurnalistik soal skors dan drop out mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di website konsentris," jelasnya.