Komisaris-Direksi PT LEB Tak Sesuai UU Dan PP BUMD




Dr. Yusdianto Alam, pengamat hukum dan tata negara, melihat ada indikasi BUMD yang baru lahir, PT Lampung Energi Berjaya (LEB), cacat sejak lahir.

"Memang Pemprov Lampung berwenang menempatkan perwakilannya di BUMD, tapi kepala dinas dan pengurus partai tidak boleh menjadi komisaris dan direksi BUMD," katanya.

Penempatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Prihartono G Zain sebagai komisaris tunggal PT LEB tak sesuai UU No.25 Tahun 2009 dan PP 54 Tahun 2017.

Pasal 17, UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut melarang pejabat rangkap jabatan di BUMD, katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (28/7).

Berdasarkan pasal 36 PP 54/Tahun 2017 tentang BUMD, Yusdianto mengatakan yang bisa menjadi komisaris adalah pejabat yang sedang tidak menjalankan fungsi layanan publik.

Pengurus Partai

Pada Pasal 38, PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota komisaris, syaratnya bukan pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan calon anggota legislatif.

Pada pasal 57, untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Sementara, salah satu dari tiga direksi PT LIB adalah Heri Wardoyo yang menjabat wakil ketua Bidang Eksekutif Legistatif Partai Golkar Provinsi Lampung periode 2020-2025.

Sedangkan dua direksi lainnya, mantan penjabat Lampung, Anshori Djausal dan Nuril Hakim Johansyah telah mengundurkan diri pekan lalu tanpa alasan jelas.