Komisi I Pasang Badan Jika Pemprov Eksekusi Sukarame Baru dan Sabah Balau 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal/ Faiza
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal/ Faiza

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal meminta Pemprov untuk menunda eksekusi terhadap warga Sukarame Baru Bandar Lampung dan Sabah Balau Lampung Selatan Kamis 4 November mendatang.


Ia mengatakan, warga setempat sudah mengajukan audiensi kepada Komisi I untuk membahas persoalan sengketa lahan HGU yang merupakan hak kelola pemprov atau bukan. 

"Sebelum tanggal 4, kami sudah undang mereka (warga Sukarame Baru dan Sabah Balau) tanggal 3, kalau sampai mereka (pemprov) ngambil tindakan, Komisi I Lawan," tegasnya, Senin (1/11).

Anggota Fraksi Demokrat Lampung ini minta Pemprov tidak terburu-buru melakukan eksekusi karena persoalan tersebut dalam sengketa. Sehingga, putusan pengadilan lah yang berhak memutuskan nantinya. 

"Jadi sabar dulu, gunakan instrumen yang ada, mereka sedang mengupayakan gugatan, setelah ada putusan baru nantinya dua pihak saling menghormati keputusan tersebut," kata dia. 

Diketahui, Satpol PP Provinsi Lampung mendatangi warga Sukarame Baru Bandar Lampung dan Sabah Balau Lampung Selatan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan ke-3 (SP3).

SP3 tersebut ditandatangani Kasatpol PP Provinsi Lampung, Zulkarnain. Isinya, menyampaikan bahwa warga yang menempati Sertifikat Hak Pakai Nomor nomor 1/SI tanggal 19 Maret 1997, 13 tanggal 20 Mei tahun 1997 dan 03 tanggal 2 Mei 2014 akan ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung 

Selanjutnya, jika tidak, warga akan ditertibkan paling cepat dilaksanakan 4 November 2021 dan tim hanya bisa membantu untuk mengeluarkan barang-barang warga dari dalam rumah, namun tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan setelah barang-barang berada di luar rumah. 

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Pol PP Lakoni Ahmad mengatakan kepada warga bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah dari pimpinan. 

"Tugas Pol PP ini sampai dengan hari Rabu, kalau sampai tanggal 4, kalau gak dikosongkan akan dikosongkan secara paksa, kalau ada pertimbangan lain dari pimpinan untuk jangan (tertibkan), kami gak akan lakukan itu," kata dia.