Komisi I Tetap Loloskan 2 Calon KPID Lampung 

Ketua Komisi I Yozi Rizal/RMOLLampung
Ketua Komisi I Yozi Rizal/RMOLLampung

Komisi I DPRD Lampung tetap melanjutkan dan meloloskan dua calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2020-2023, Rabu (26/8). 


Ketua Komisi I Yozi Rizal, mengatakan semua anggota komisi I akan tetap melanjutkan proses pemilihan calon anggota KPID Lampung.


"Semua kita yang berpikir lurus,sehat pasti dia akan menuntut kita keadilan, nah sekarang ketika kita merampas hak orang lain itu adil enggak. Enggak, ya sudah itu jawabnya,'' kata Yozi saat diwawancarai via telepon. 


Menurutnya, didalam aturan undang-undang 32 maupun di dalam peraturan KPID nomor 1 tahun 2014 tentang kelembagaan tidak mencantumkan bahwa keluarga tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota KPID Lampung.


"Sudah saya baca bolak balik tidak ada mempersoalkan peraturan tentang itu," tegasnya. 


Kemudian untuk pemilihan nanti Komisi I tidak melalui penunjukan tetapi melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).


"Nah yang melakukan uji ini adalah Komisi I yang  beranggotakan 15 orang kecuali Pak Tulus yang sedang ada kegiatan kampanye tidak bisa ikut. Lalu 14 orang ini akan ikut dalam menguji dan masing-masing orang itu akan memberikan nilai dan bobotnya sama. Misalnya si A memberikan nilai 6 maka si B akan memberikan bobot nilai sama 6," katanya. 


''Jadi tidak ada pembedaan dan sangat demokratis dan saya pastikan 14 orang itu bebas dari intervensi dan merdeka dalam memberikan penilaian jadi ketakutan-ketakutan yang di harapkan itu sudah berlebihan,'' tambahnya. 


Lanjutnya, pihak yang mengungkit ini merupakan barisan-barisan orang yang kalah dalam perfome atau mewakili orang-orang yang tidak lulus dalam seleksi yang pada akhirnya menunjukkan rasa ketidakpuasan.


"Intinya kecewa, ya saya takutnya begitu. Dan akan jadi seperti apa jika dibandoli dengan hal-hal yang seperti itu," ujarnya. i


Dijelaskan, Komisi I ini memperoleh 21 nama dari tim sel sekitar akhir juli melalui pimpinan lalu,  kemudian pimpinan DPRD mengumumkan kepada publik untuk 21 nama. 


Lalu, pimpinan mengumumkan kepada publik dan meminta penilaian dari publik yang biasa disebut uji publik.


''Kami minta tanggapan dari masyarakat sampai dengan tanggal 8 pukul 00.00 WIB dan tidak ada tanggapan yang diterima. Tidak satupun surat yang masuk untuk menanggapi  atau menyatakan keberatan  tidak ada. Sehingga kami beranggapan ini selesai dan kami minta kepada pimpinan DPRD untuk mengundang 21 orang itu dalam rangka melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dan yang lolos hanya dua orang," kata Yozi. 


Ia menambahkan  kalau ada pihak yang hari ini merasa menyatakan keberatan ini sudah bukan masanya lagi dan sudah telat.


''Jadi ini sudah telat banget, udah telat banget. jadi ketika kita  harus memperhatikan permasalahan seperti itu  rusak kita masa kita harus putar balik lagi,'' tutup Yozi.