Korban Talangsari Tolak TPPHAM, Tetap Minta Penyelesaian Lewat Pengadilan HAM

Korban Talangsari melakukan konferensi pers di LBH Bandar Lampung, Selasa (15/11)/Faiza
Korban Talangsari melakukan konferensi pers di LBH Bandar Lampung, Selasa (15/11)/Faiza

Korban Peristiwa Talangsari, Lampung Timur bersama LBH Bandar Lampung dan Smalam Lampung dengan tegas menolak Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (TPPHAM).


Mereka sepakat agar penyelesaian pelanggaran HAM berat Talangsari untuk diselesaikan lewat Pengadilan HAM. Mereka juga menuntut pemerintah meminta maaf, mengakui pelanggaran HAM berat, mengembalikan hak-hak korban dan memulihkan martabat korban.

"Kami sudah bertemu TPPHAM 13 November kemarin dan menyampaikan keinginan kami. Kami sepakat mereka merehabilitasi korban asal tanpa syarat, jangan meminta jika sudah direhabilitasi maka kasusnya selesai," kata Ketua Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) Edi Arsadad (46), di LBH Bandar Lampung, Selasa (15/11).

Ia bersama korban lainnya yakni Nurdin (47) dan Hardiwan (55) menyatakan, klaim pemerintah sudah memberikan hak korban dengan pembangunan jalan, pemberian bansos dan sebagainya adalah salah kaprah.

"Karena itu merupakan kewajiban pemerintah, gak harua jadi korban pelanggaran HAM dulu untuk mendapatkan itu. Hak kami sebagai warga negara dan hak sebagai korban jangan disatukan karena berbeda," sambung Edi.

Menurut Edi, selain 246 korban meninggal, korban juga menderita materil dan stigma yang membuat kesulitan untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

"Ada tanah rampasan perang yang sampai sekarang tidak ada kejelasan. Secara fisik sudah dikuasai masyarakat, tapi belum bisa diterbitkan sertifikatnya. Padahal dulu tanah itu atas nama warga, tapi karena rumah rumah dibakar jadi suratnya hilang," jelasnya.

Ia menegaskan, pihaknya siap untuk menempuh jalur yudisial. Soal bukti dan saksi, pihaknya menjamin seluruhnya masih ada dan siap menunjukkannya di pengadilan HAM.

Korban lainnya, Nurdin, mengatakan, jika proses di pengadilan belum bisa berjalan, maka hak sebagai warga negara secara umum harus ditunaikan. 

"Banyak stigma yang belum dicabut oleh pemerintah, salah satunya pengajian Talangsari disebut sesat oleh kementerian agama," katanya.

Sementara itu, Ketua TPPHAM Makarim Wibisono mengatakan, pihaknya menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim PPHAM Berat Non-Yudisial untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat termasuk Talangsari tahun 1989.

"Maksimal 31 Desember 2022, kami harus melaporkan kepada beliau apa yang harus dilakukan, apa yang disampaikan korban itu akan kami sampaikan ke Presiden karena itu yang diharapakan diimplementasikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada tiga tugas TPPHAM yaitu melakukan pengungkapan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat lewat non yudisial, menghasilkan rekomendasi untuk memulihkan korban dan membuat rekomendasi agar pelanggaran HAM berat itu tidak terjadi lagi.

Dirinya menjamin, TPPHAM hanya memberikan rekomendasi untuk memenuhi hak korban, bukan untuk meniadakan penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan.

"Syarat saya kepada Menkopolhukam untuk ikut bergabung ke tim ini karena Keppres ini tidak menutup mekanisme yudisial dan UU KKR. Ini semata-mata dari perspektif korban," tutupnya.