Korupsi Pajak PT GGP Hampir Rp1 M, Mantan Kepala BPPRD Lamteng Dituntut 16 Bulan

Mantan Kepala BPPRD Lamteng Yunizar/Ist
Mantan Kepala BPPRD Lamteng Yunizar/Ist

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Tengah Yunizar selama 16 bulan penjara dan denda Rp50 Juta subsider tiga bulan penjara. 


Tuntutan tersebut dibacakan JPU Yogi Aprianto dihadapan Ketua Majelis Hakim Efiyanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (26/8).

Yunizar juga dituntut untuk membayar uang pengganti RpRp.983.042.204 atas korupsi pembayaran Pajak Air Tanah PT Great Giant Pinaple (GGP). 

Uang tersebut sudah dibayar Yunizar melalui Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Lamteng jauh sebelum persidangan. 

Ia dijerat melanggar pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sidang selanjutnya dengan agenda putusan bakal berlangsung, pada Kamis pekan depan, 2 September 2021

Diketahui, PT GGP membayar pajak untuk ratusan titik pemakaian air, dengan rincian pabrik nanas 10 sumur, Power Plant empat sumur, pabrik Tapioka empat sumur, Kandang Sapi sembilan sumur, Perumahan 27 sumur, dam kebun 154  sumur. 

Yunizar kemudian menyunat pajak air tanah pada yang disetorkan oleh PT GGP pada Triwulan III, IV di tahun 2017 dan pada Triwulan I,II,III di tahun 2018.

Rinciannya, Rp309 Juta pada Triwulan III 2017, Rp199 pada Triwulan IV 2017, Rp106 Juta pada Triwulan I 2018, Rp138 Juta pada Triwulan II 2018 dan Rp228 Juta pada Triwulan III 2018. 

Sehingga total pajak yang disunat dan tidak disetorkan ke kas negara Rp983 Juta.