KPK: Bansos Covid-19 Jangan Ditunggangi Gambar Petahana Atau Kerabatnya

KPK mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19, termasuk tingginya potensi bansos ditunggangi kepentingan politik jelang Pilkada 2020.




KPK mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19, termasuk tingginya potensi bansos ditunggangi kepentingan politik jelang Pilkada 2020.

"Kami mengingatkan agar paket bansos tak ditempel gambar petahana atau kerabatnya yang mencalonkan diri jadi kepala daerah,," ujar Koordinator Wilayah IV KPK Nana Mulyana.

Dia mengatakan hal itu pada telekonferensi dengan seluruh sekda, inspektorat, BPKP, dan pejabat pemerintah daerah seluruh Provinsi Lampung, Rabu (6/5).

Di Provinsi Lampung, dari 16 kabupaten/kota, ada delapan daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 pada bulan Desember nanti.

Dari delapan daerah tersebut, enam petahana ikut kembali kontestasi Pilkada 2020 dan dua calon kepala daerah merupakan kerabat dari kepala daerah.

Menurut Nana, anggaran buat penanganan Covid-19 cukup besar,' yakni 82 persen dari Rp246 miliar.

Untuk seluruh Lampung, anggaran untuk penanganan Covid-19 berjumlah Rp1,03 triliun atau 3% dari total seluruh APBD di Lampung yang berjumlah Rp32,5 triliun.

KPK meminta Pemprov Lampung menyampaikan secara terbuka sumbangan yang diterima dari berbagai pihak lewat situs sehingga publik dapat mengakses informasi tersebut.

Untuk pencegahan, Nana mengatakan KPK berkomitmen mendampingi pemda di Lampung dalam implementasi pelaksanaan penanganan Covid-19.

"Mulai dari refocusing dan realokasi anggaran, distribusi bansos, hingga pengadaan untuk penanganan masalah kesehatan," katanya.

Lewat elekonferensi tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kisyadi juga menyampaikan hasil pendampingannya.

BPKP juga mengingatkan pemda berhati-hati melakukan perencanaan anggaran mengingat kemungkinan penundaan pencairan DAU/DBH dari Kementerian Keuangan.

"Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2020, kami juga mengingatkan kepada daerah untuk segera menyusun kriteria dalam pemberian hibah ke instansi vertikal," katanya.

Tak Beretika








Sebelumnya, Bawaslu RI menilai sangat tak beretika lima kepala daerah yang punya kepentingan politik pada Pilkada 2020 memasang fotonya pada bantuan sosial Covit-19 di Provinsi Lampung.

"Walau belum bisa ditindak, hal itu sangat tak beretika," kata Ratna Dewi Pettalolo, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta, awal bulan (1/5).

Seharusnya, kata dia, tak perlu pakai foto kepala daerah, cukup lambang pemerintahannya saja.

Politisasi bantuan melanggar Pasal 71, Ayat (3), UU Pilkada, katanya.

Menurut Ratna, petahana dilarang membuat program atau kegiatan pemerintah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ada lima daerah yang dicatat Bawaslu RI yang diduga mendopleng bantuan Covid-19, yakni Kabupaten Pesawaran, Waykanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Kota Bandarlampung.

Pilkada Serentak 2020 awalnya digelar pada 23 September 2020. Namun, pemerintah akan menundanya menjadi 9 Desember 2020 akibat adanya wabah Covid-19.

Pesawaran

Di Kabupaten Pesawaran, pimpinan DPRD setempat bersitegang soal kemasan beras bantuan Covid-19 bergambar petahana Bupati Dendi Ramadhona.

Akibatnya,' Rapat Pembahasan Penyesuaian Peraturan Bupati Penjabaran APBD Tahun 2020, Senin (27/4),'dead lock'dan dibubarkan.

Rapat sempat kisruh gara-gara membahas kemasan beras Covid-19 bergabar petahana Bupati Dendi Ramadhona/Ist


Bandarlampung

Di Kota Bandarlampung, Bawaslu Bandarlampung telah memanggil dua lurah dan akan memanggil Wali Kota Herman HN terkait dugaan lurah tak netral.

Bawaslu juga meminta keterangan ketua RT 06 LK I, RT 02 LK II, RT 04 LK II, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat dan Ketua RT 02 LK II Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Kedua kelurahan, Lurah Gotongroyong Juwandi Yasa dan Kuripan Abu Roni atas dugaan tidak netral jelang Pilkwalkot Bandarlampung 2020.

Pada saat pembagian beras, kedua kelurahan memasang benner dan memakai kaos bakal calon wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana, isteri Wali Kota Herman HN.



Lampung Tengah

Lampung Tengah menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang di duga mempolitisasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Selain sembako, Pemkab Lampung Tengah membagikan brosur soal Covid-19 bergambar petahana Bupati Lampung Tengah Loekaman Djoyosoemarto.



Lampung Timur

Di Kabupaten Lampung Timur,' kemasan bantuan sembako Tanggap Darurat Covid-19 juga dipasang stiker petahana Zaiful Bukhari di kemasan-kemasan bantuannya.

Waykanan

Sama dengan tiga kabupaten lainnya, foto petahana Bupati Waykanan Raden Adipati Surya juga ada di kemasan sembako yang dibagikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.



Lampung Selatan

Selain kelima daerah tersebut, Kabupaten Lampung Selatan juga sempat mencuat terkait foto petahana yang ada di stiker Covid-19.

Sejumlah siswa SMPN1 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, memeroleh masker dan uang Rp25 ribu untuk menempel stiker Covid-19 bergambar Nanang Ermanto.

Nanang Ermanto, mantan wakil bupati Lampung Selatan yang kini menjabat pelaksana tugas bupati salah satu bakal calon bupati pada kontestasi Pilkada Serentak 2020.



Salah seorang wali murid yang minta identitasnya tak disebutkan mengatakan anaknya dipanggil gurunya dikasih masker, stiker Covid-19 bergambar Ermanto, dan uang Rp25 ribu.

"Bukan anaknya saya saja, seperti murid lainnya diberi diberi tugas serupa juga," ujarnya, Kamis (30/4).