KPK Kabulkan Syahroni Jadi Justice Collaborator Korupsi PUPR Lamsel

Suasana sidang kasus Dinas PUPR Lamsel/Faiza RMOLLampung
Suasana sidang kasus Dinas PUPR Lamsel/Faiza RMOLLampung

KPK mengabulkan permohonan Syahroni, terdakwa kasus korupsi Dinas PUPR Lampung Selatan, menjadi justice collaborator di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (2/6).


Jaksa KPK menyatakan permohonan tersebut dikabulkan dengan beberapa syarat dan bisa dicabut jika Syahroni tidak bisa diajak bekerjasama menyelesaikan perkara ini. 

Dalam agenda sidang pembacaan pledoi (pembelaan), Syahroni berkomitmen akan terus membantu penyelidikan KPK dalam mengusut kasus ini

"Di sini, saya sampaikan bahwa sejak awal saya diperiksa oleh tim KPK baik sebagai saksi dalam perkara OTT Mantan Bupati Lampung Selatan di Tahun 2018 (Zainudin Hasan)," kata dia.

Menurutnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 6 Oktober 2020, ia selalu memberikan keterangan dengan jujur mengutarakan fakta, konsisten dan bersikap kooperatif.

Menurutnya, apa yang sudah dilakukannya selama ini tidak untuk kepentingan pribadinya, tapi hanya melaksanakan perintah atasan. 

"Secara pribadi saya sungguh sangat berat menjalani semuanya selama ini, apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan hati nurani saya, batin saya tertekan serta pikiran dan fisik saya pun sangat lelah harus menjalani semua hal ini, yang sesungguhnya salah dan tidak sesuai aturan," ungkap dia.

Ia melanjutkan dirinya merasa sangat terbebani dengan tugas di luar tupoksinya sebagai ASN tersebut, karena sangat menyita waktu, membuat dirinya harus sering mengabaikan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga.

"Tiap kali pula saya merasakan lelah yang amat sangat karena harus menghadapi orang-orang yang memiliki beragam macam sikap dan emosi karena tugas di luar tupoksi tersebut," katanya.

Selain itu, lanjutnya, terkait penerimaan uang yang ia terima dari rekanan seperti dari Gilang Ramadhan Rp168.600.000 dan Rusman Effendi Rp100.000.000, tidak digunakannya untuk kepentingan pribadi, melainkan dibagikan kepada anggota pokja. 

"Uang yang saya terima dari kedua nya telah langsung saya serahkan kepada pihak Pokja Pemilihan Panitia Lelang dan Tim Pembuatan RAB Bidang, untuk keperluan operasional mereka," kata dia.

Ia mengaku hanya menerima Rp35 Juta dari Hermansyah Hamidi yang merupakan uang rekanan sisa setoran di tahun 2016. Ia mengaku bersalah telah menjalankan tugas tersebut serta menerima uang itu. 

"Uang tersebut bukan hak kami dan berasal dari perbuatan yang tidak sesuai aturan ASN. Uang itu pun saya gunakan bukan untuk kepentingan pribadi saya, melainkan untuk biaya operasional yang terdiri dari biaya bahan bakar kendaraan, konsumsi dan lainnya," pungkasnya.