KPK RI Dukung Pemkot Segel Bakso Sony, Dorong Mediasi 

Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan/ Nana Mulyana
Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan/ Nana Mulyana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI  mendukung sikap Pemerintah Kota Bandarlampung melakukan penyegelan terhadap Bakso Son Haji Sony yang tidak maksimal menggunakan tapping box.  


Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah II KPK, Nana Mulyana mengatakan KPK mendukung penegakan aturan atau hukum bagi yang tidak taat kewajibannya sebagai wajib pungut. 

"Pemasang alat itu sebetulnya lebih memastikan bahwa hak-hak pemerintah daerah terkait pajak hotel dan restoran yang mereka pungut disetorkan ke kas daerah. Jangan sampai pajak yang dipungut tidak disetorkan dan Pemda punya angka berapa sebetulnya hak Pemda. Kalau tidak digunakan alat kita tidak tahu sebetulnya angka yang disetorkan itu berapa," kata Nana Mulyana, Kamis (30/9). 

Pihaknya juga mengatakan telah menegaskan kepada wali kota dan jajaran untuk melakukan mediasi dengan Bakso Sony, agar permasalahan segera terselesaikan. 

"Sudah saya tekankan kepada ibu wali kota dan OPD, kalau kita berharap telur jangan matikan ayamnya. Pasti ada yang bisa kita komunikasikan dengan baik, ini hanya riak-riak," ujarnya. 

Lebih lanjut, KPK tidak bisa bertindak tegas terkait permasalahan tapping box, yang bisa bertindak adalah Pemda terkait bukan KPK. 

"Kami hanya menegakkan aturan, bahwa hotel dan restoran wajib dikenakan pajak daerah. Pemda juga menerapkan sistem dan prosedurnya agar pajak itu dipungut dan disetorkan. Untuk menyetor Pemda itu harus tahu jumlah, sehingga di pasang tapping box," jelasnya.