KPK RI Nyatakan Siap Suvervisi Tim Pemburu Korupsi




Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI siap  mensuvervisi dan lainnya Tim Pemburu Koruptor yang diwacanakan Kementerian Polhukam RI.

"Jika tim tersebut terbentuk, kita siap berkoordinasi," kata Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam relis yang dikirim ke Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (15/7).

Dia yakin wacana pembentukan kembali Tim Pemburu Koruptor sebagai sebuah upaya percepatan penangkapan para koruptor yang kabur.

“Ini upaya memerangi korupsi, kita harus sambut baik. Seluruh komponen bangsa berkewajiban memberantas kasus extra ordinary crime tersebut," ujarnya.

Para pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri sangat merepotkan para penegak hukum. Perlu sinergisitas antarinstansi penegak hukum, katanya.

Menurut Firli, pemerintah memiliki instrumen keimigrasian, intelejen kejaksaan, Polri, para atase kedutaan dan Kemenlu, Interpol, NCB Interpol, Kemendagri, intelejen TNI.

"Sudah sangat lengkap. Sehingga fokusnya adalah pada optimalisasi dan sinergi dalam peranan antar lembaga/ instansi," katanya.

Hal terpenting Tim Pemburu Koruptor memiliki semangat yang sama untuk bersinergi dan berkoordinasi guna memberantas korupsi.

UU No.19 Tahun 2019 atas Perubahan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang dan tugas kepada KPK melalukan supervisi atas instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

“Berdasar undang-undang tersebut, KPK berwenang mensupervisi (pengawasan), penelaahan, dan pengkajian atas instansi terkait pemberantasan korupsi, termasuk Tim Pemburu Koruptor," pungkasnya.