KPU Bandarlampung Serahkan Berkas Dukungan Caden Ke PPK

Komisi Pemulihan Umum (KPU) kota Bandarlampung menyerahkan berkas dukungan pasangan calon independen (caden) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hari ini, Rabu (24/6).


Penyerahan tersebut dilakukan dalamrapat kordinasi pemantapan verifikasi faktual di Hotel Bukit Randu.

Sebanyak 90.889 dukungan caden diserahkan sebelum verifikasi faktual dilakukan pada Jumat, 26 Juni 2020.

Sebanyak 90.889 dukungan tersebut diantaranya 47.552 milik Bapaslon Firmansyah-Bustomi Rosadi dan 43.337 dukungan milik  Bapaslon Ike Edwin-Zam Zanariah.

"Di luar jumlah tersebut, terdapat 10.661 dukungan ganda antar calon yang juga akan diverfak. Keseluruhan dukungan tersebar di 20 kecamatan dan 126 kelurahan se bandarlampung," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bandarlampung Fery.

Ketua KPU Bandarlampung Dedi Triadi mengatakan verifikasi faktual akan dilakukan menggunakan metode sensus oleh 378 verifikator yang berasal dari PPS setempat.

Penyampaian dukungan bakal paslon kepada PPS tanggal 24 sampai 29 Juni 2020. Dan verifikasi Faktual di tingkat kelurahan tanggal 24 sampai 12 Juli 2020.

Kemudian, rekapitulasi di tingkat kecamatan akan dimulai pada tanggal 13-19 Juli 2020. Sedangkan verifikasi di tingkat kabupaten mulai pada tanggal 20-21 Juli 2020.

"Jadi, hari ini penyerahan dukungan caden dari KPU ke PPK, besok dari PPK ke PPS, kemudian baru tanggal 26 verifikasi Faktual," jelasnya,

Dedi melanjutkan, proses Verfak akan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setiap Petugas verifikator mendatangi langsung rumah pendukung dengan menggunakan APD. Pada saat pengumpulan pendukung oleh Tim Bapaslon dibatasi maksimal 5 orang setiap waktunya.

Selain itu, verfak juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi.   Pendukung dapat diverifikasi melalui video call ataupun virtual meeting.

Jika ada pendukung yang tidak bisa ditemui selama masa verifikasi faktual, maka dukungannya dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat.

Selain itu, pendukung yang berstatus PNS, TNI/Polri, Aparatur kelurahan,dan penyelenggara juga dinyatakan tidak memenuhi syarat.