KPU Lampung Akan Evaluasi Kendala dan Rekomendasi Sirekap

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami/ Faiza Ukhti
Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami/ Faiza Ukhti

Aplikasi rekapitulasi Sirekap akan menjadi bahan evaluasi KPU Provinsi Lampung selama pilkada serentak tahun 2020. Pasalnya, aplikasi ini rencananya akan digunakan untuk pilkada selanjutnya.


Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami mengatakan, pihaknya menerima masukan dan kritik dari publik untuk perbaikan Sirekap. 

Evaluasi akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPU kabupaten kota, kemudian KPU Provinsi dan ke KPU RI. 

 "Untuk di level KPU kabupaten/ kota dan provinsi dia evaluasi internal," kata dia, Selasa (23/2).

Erwan melanjutkan, KPU Lampung telah memetakan 7 kendala Sirekap untuk bahan evaluasi, diantaranya ketiadaan jaringan internet dan kesulitan membuka Sirekap. Masih ada anggota KPPS yang tidak memiliki Hp berbasis android. 

Kemudian, adanya petugas KPPS yang berganti nomor ponsel sehingga kesulitan dalam pendaftaran sirekap. Juga, Sirekap masih kesulitan atau tidak lancar dalam membaca angka-angka yang tertuang dalam form KWK.

Selanjutnya, Sirekap sering mengalami kendala dalam proses pengiriman hasil. Lalu, portal publikasi KPU yang berfungsi mempublikasikan perolehan hasil suara di setiap TPS, beberapa saat masih tidak bisa diakses saat perhitungan berlangsung. 

Terakhir, di tingkat kecamatan, dan kabupaten/kota yang tidak bisa diakses sehingga petugas diminta merekap secara manual. 

Selain kendala, pihaknya juga memberikan 8 rekomendasi untuk penerapan Aplikasi Sirekap. Diantaranya, penerapan Sirekap di pemilihan serentak tidak cukup diatur dalam Peraturan KPU namun perlu ditegaskan dalam Undang-undang. 

Sebelum tahapan pemilu dimulai, Sirekap diujicobakan secara simultan dan berulang. Kemudian, penguatan sistem dan infrastruktur KPU pada data center KPU untuk memastikan sistem memadai. 

Lalu, audit teknologi terhadap sirekap untuk melihat catatan persoalan yang mungkin terjadi termasuk sistem keamanan, terutama keamanan siber, baik yang berbasis teknologi maupun non-teknologi. 

Kemudian, ada bimbingan teknis terhadap penyelenggara pemilu yang perlu dilakukan dalam jangka waktu yang memadai.

Sosialisasi penggunaan Sirekap harus dilakukan secara menyeluruh dari pemilih hingga pasangan calon dan partai politik. 

Juga tidak bisa langsung digunakan untuk menggantikan proses rekapitulasi manual berjenjang karena perlu dilakukan uji terus menerus hingga Sirekap mendapatkan kepercayaan  publik dan peserta pemilu;  

Terakhir, perlunya membuat persiapan dan garis waktu rencana penerapan Sirekap pemilu mendatang.