KPU Lampung Bahas RAB Pilkada, Honor Penyelenggara dan Anggaran Bakal Naik

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami/ Faiza
Ketua KPU Lampung Erwan Bustami/ Faiza

KPU Provinsi Lampung bersama KPU 15 Kabupaten/Kota tengah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pilkada serentak yang bakal digelar 27 November 2024. 


Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, penyelenggaraan Pilkada ini sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 

"Nah, ini dalam domain perencanaan anggaran itu ada di KPU Lampung dan KPU Kabupaten/Kota karena anggaran pilkada ini berasal dari APBD," kata Erwan, Rabu (23/3).

Ia melanjutkan, rapat konsolidasi sudah dilakukan Senin, 21 Maret lalu untuk membahas pemaparan RAB masing-masing kpu kabupaten kota, kebijakan penyusunan dan pemecahan masalah dalam penyusunan RAB tersebut. 

"RAB perlu sinkronisasi karena di Permendagri Nomor 54 tahun 2019 menyebut penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, dilaksanakan bersamaan sehingga penganggarannya dibuat bersama dengan konsep sharing," kata Erwan. 

Nantinya, kata Erwan, pemerintah akan menentukan bagian mana saja yang anggarannya menjadi tanggung jawab KPU Provinsi atau KPU kabupaten kota. 

"Tugas kami adalah mempercepat ini dengan KPU kabupaten/kota untuk memastikan perencanaan anggaran mereka sesuai dengan template berdasarkan keputusan KPU RI," lanjutnya.

Selain itu, perencanaan kebutuhan anggaran untuk honor penyelenggara ad hoc mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan naik. 

Erwan melanjutkan, hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal usulan Standar Biaya Honorarium Badan ad hoc Pemilihan 2020 untuk PPK dan PPS. 

Di mana, ada kenaikan masing-masing Rp300 ribu untuk PPK, Ketua yang awalnya mendapat honor Rp2,2 Juta diusulkan menjadi Rp2,5 juta, Anggota dari Rp1,9 juta jadi Rp2,2 juta, Sekretaris dari Rp1,55 Juta menjadi Rp1,85 juta dan staf dari Rp1 juta jadi Rp1,3 juta. 

Sementara itu, Ketua PPS dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,5 juta, Anggota dari Rp1,15 menjadi Rp1,3 juta, Sekretaris dari Rp1,1 juta menjadi Rp1,15 juta dan pelaksana dari Rp1 juta menjadi Rp1,05 juta. 

"Kami membahas konsep sharing agar jangan sampai ada duplikasi, honor PPK, PPS, dan lainnya dibayarkan oleh provinsi atau kabupaten kota, begitu juga dengan operasional dan pengadaan logistik, ini masih kita bahas," jelasnya. 

Nantinya, bakal ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas RAB ini. Targetnya, RAB dapat selesai sebelum Ramadhan sehingga pasca idul Fitri bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

"Memang NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) di jadwal tahapan masih September 2023, ini kami bahas sejak sekarang agar prosesnya berjalan lancar," kata dia. 

Selain itu, Erwan mengatakan, dari Pilkada 2018 ke Pilkada 2024 akan ada penambahan anggaran. Ini disebabkan penambahan jumlah TPS yang otomatis membuat honor ad hoc dan logistik juga bertambah. 

"Selain itu, kita belum memastikan pandemi Covid-19 sudah berakhir atau belum pada 2024 sehingga APD tetap dianggarkan. Ada indek satuan harga yang biayanya bertambah dan honor ad hoc yang bertambah," kata dia.