KPU Lampung menggelar uji publik Rancangan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (19/1).
- DKPP Sebut Laporan KEPP Meningkat Tajam Jelang Pemilu, Lampung Satu Perkara
- Verifikasi Faktual Kesatu DPD RI Rampung, Bawaslu Lampung Beri Tiga Catatan
- KPU Lampung Tetapkan 5 dari 19 Bacalon DPD RI Belum Penuhi Syarat
Baca Juga
Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, ada dua opsi yang kemungkinan akan digunakan. Pertama yakni rancangan dapil eksisting yang pernah digunakan pada Pemilu 2019, namun jumlah kursinya berkurang dari 85 menjadi 75 kursi.
Namun, Dapil III meliputi Pringsewu, Pesawaran dan Metro tidak memenuhi unsur integralitas wilayah prinsip penyesuaian dapil.
"Opsi kedua, 75 kursi, yang dapil III hanya meliputi Pringsewu dan Pesawaran dan jumlah kursinya 8. Sementara Metro akan digabung ke Lampung Timur (Lampung 8), Lampung Tengah (Lampung 7) jadi 11 kursi dan Lampung 8 naik dari 10 menjadi 11 kursi," ujarnya.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lampung Ismanto menjelaskan, penentuan jumlah kursi diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Bagian Ketiga tentang Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dalam Pasal 188 ayat 2 poin e menyebutkan:
“Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7 juta orang sampai dengan 9 juta orang memperoleh alokasi 75 kursi.”
Di mana, Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) Provinsi Lampung pada Pemilu 2014 berjumlah 9.586.492 dengan 85 kursi, dan Pemilu 2019 9.675.719 dengan 85 kursi. Sementara DAK 2 Semester pertama Pemilu 2024 berjumlah 8.901.566, sehingga jumlah kursi menurun jadi 75.
"Akan ada konsultasi lanjutan KPU ke Komisi II pada 21 Januari 2023, akan membicarakan khusus di Lampung karena jumlah penduduk 8.901.566, kita tunggu hasilnya," kata Ismanto.
Penetapan dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU akan ditetapkan pada 9 Februari 2023.
Uji publik ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar beserta Komisioner Bawaslu, perwakilan partai politik, akademisi, dan stakeholder terkait. 
- Gubernur Lampung Larang ASN Gelar Buka Puasa Bersama dan Batalkan Safari Ramadan
- DKPP Sebut Laporan KEPP Meningkat Tajam Jelang Pemilu, Lampung Satu Perkara
- DPRD Lampung Cetak 4000 Undangan untuk Rapat Paripurna HUT ke-59 Senilai Rp80 Juta
