KPU Nonaktifkan Badan Adhoc, Honorarium Dibayar Satu Bulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat dengan nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tertanggal 24 Maret sebagai tindak lanjut dari SK No: 179/PL.02-Kpt/KPU/lll/2020 tentang penundaan tahapan Pilgub/Wagub, Pilbup/Wabup, dan Pilwakot/wawalkot dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan SE No  8 Tahun 2020.

Baca Juga

• Israel Buka Kedutaan Besar Di Abu Dhabi
• Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada Dimulai Besok
• Uni Emirat Arab Setuju Buka Kedutaan Di Tel Aviv

Menurut Ketua Divisi SDM KPU Lampung, Ali Sidik, dalam
surat tindak lanjut itu setidaknya ada lima poin instruksi dari KPU.

Pertama, KPU Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas
tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Tahun 2O2O yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan Suara
(PPS). Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat
PPS) sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.

"Poin kedua, sebagai konseksuensi dari penundaan
tahapan, maka KPU Kab/Kota hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan
Sekretariat PPK

berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan
pada bulan Maret 2020 dan tidak membayarkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS
(bagi KPU Kab/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS),"
ungkap Ali, Kamis (26/3).

Mantan Komisioner Bawaslu Lampung ini melanjutkan, KPU
Kab/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja
PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat

PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kab/Kota
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020.

"Selanjutnya, KPU Kab/Kota melaporkan perkembangan
penundaan Tahapan Pemilihan, termasuk melaporkan pelantikan ppS dan Sekretariat
PPS kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya KpU provinsi menghimpun dan menyampaikan
laporan dimaksud melalui email litbano.
oroanisasi@ko u.oo.id," urainya.

Sementara, KPU juga menginstruksikan agar KPU Provinsi
melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses penundaan semua aktifitas
tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Tahun 2020 yaitu PPK maupun PPS bagi KPU Kab/Kota yang telah melakukan
pelantikan PPS.

"KPU Provinsi akan melakukan supervisi dan
monitoring terhadap proses penundaan tersebut," tutupnya.