KPU Serahkan Hasil Pilkada Bandarlampung Ke MK

Ilustrasi/RMOLLampung
Ilustrasi/RMOLLampung

Putusan Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon 3 Bandarlampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah dinilai menimbulkan implikasi hukum tahapan pilkada. Lantaran penetapan dilakukan setalah penetapan perolehan suara. 


Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, Minggu (10/1). 

Oleh karena itu, KPU akan menyerahkan permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menentukan hasil Pilkada Bandarlampung.

"Bahwa pemeriksaan dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan merupakan kewenangan MK. Hasil tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh KPU Bandarlampung akan disampaikan dalam jawaban di sidang MK," ujarnya. 

Evi melanjutkan, setiap permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan dan dapat mempengaruhi hasil pilkada idealnya dilaporkan sebelum KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. 

Jika tidak, maka akan berimplikasi pada hasil rekapitulasi suara yang sudah terlanjur ditetapkan seperti yang terjadi di Pilkada Bandarlampung.

"Seharusnya Bawaslu mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan kewenangannya, sehingga tidak terjadi implikasi hukum atas putusan Bawaslu yang dikeluarkan setelah penetapan hasil," ujar Evi.

Menurut Evi, sebagaimana yang sudah disampaikan MK melalui putusan nomor 146 tahun 2019, semua penyelenggara Pemilu harus memahami posisi dan batasn kewenangannya dalam konstruksi hukum Pemilu. 

Sehingga, Bawaslu cukup menyampaikan temuannya kepada MK.

"Semoga ini juga menjadi salah satu yg menjadi perhatian pembuat UU bagaimana konstruksi hukum Pemilu dengan adanya lembaga Pemilu yg mempunyai kewenangan juga dalam menangani pelanggaran administrasi dan terstuktur, sistematif, dan masif (TSM)," jelasnya.