KRLUPB Laporkan Bawaslu Ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Dan Penyalahgunaan Wewenang


Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) telah melaporkan Bawaslu Provinsi Lampung ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas dugaan penyalagunaan kewenangan atau gratifikasi, Jumat (15/1).

Sekretaris KRLUPB Aryanto Yusuf mengatakan yang mendasari pihaknya melaporkan karena keputusan Bawaslu mendiskualifikasi Paslon 03 Pilwalkot Bandarlampung 2020 Eva-Deddy tidak mencerminkan konstruksi hukum yang sebenarnya. 

Aryanto ketika melaporkan Bawaslu ke KPK RI/Ist

"Keputusan Bawaslu Lampung tidak mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan dan tidak mempertimbangkan sama sekali kesaksian Bawaslu Kota yang sebetulnya adalah penyelenggara langsung yang menyatakan tidak ada masalah,” kata Aryanto kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (18/1). 

Pihaknya juga melihat ada perlakuan yang berbeda saat persidangan, misalnya kasus Pilkada Lampung Tengah. Di Lampung Tengah, banyak laporan soal politik uang, tapi tidak bisa disangkutkan dengan pasangan calon karena dilakukan oleh pihak lain yang tidak secara langsung bersangkutan atau tidak terdaftar dalam tim kampaye.

Sementara di Bandarlampung, pihak lain dinilai memiliki keterkaitan. “Kami juga mencontohkan anggapan program pemerintah kota bisa menguntungkan paslon 3, sementara pada saat itu belum ada penetapan calon, maka kejadian yang sama juga berlaku untuk anak dan mantu presiden yang nyalon di Solo dan Medan. Karena banyak sekali program bantuan presiden ke masyarakat,” ujarnya.

Namun itu tidak bisa dikaitkan antara program pemerintah pusat dengan pencalonan mereka. Secara hubungan, ada hubungan yang erat antara bapak dengan anak dan menantu. 

“Kalau misalnya programnya Herman HN menguntungkan Bunda Eva, maka harusnya bisa diangkat juga programnya Pak Jokowi yang menguntungkan anak dan mantunya. Tapi itukan tida bisa digenelarisir seperti itu, termasuk juga di Kota Bandarlampung,” jelasnya.

Lanjutnya, melapor ke KPK ini untuk mencegah potensi korupsi yang lebih besar.  Jangan sampai Bawaslu melakukan gratifikasi ke depannya.

“Melihat perkembangan selanjutnya, kemungkinan tidak hanya KPK yang akan kita laporkan, bisa jadi ke lembaga hukum lain,” ujarnya.

Ia berharap laporan tersebut ditindaklanjuti KPK agar terjadi penegakan hukum yang jujur, dilaksanakan dengan cepat dan tegas, tidak hanya menyangkut penyelenggra, tapi siapapun yang ada potensi dalam pemilihan kepala daerah. 

“Tidak hanya calon kepala daerah, tapi cukung politik yang bisa dibongkar dan lain-lain,” jelasnya.