KSPI Lampung Akan Aksi Dugaan Korupsi Rp20 T BPJS

Aisha, Tim Advokasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung/Net
Aisha, Tim Advokasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung/Net

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung akan aksi menuntut pengungkapan dugaan korupsi Rp20 triliun BPJS Ketenagakerjaan ke Kantor BPJS Lampung, Rabu (17/2), pukul 10.00 WIB.


"Aksi diwakilkan 10 orang dengan prokes ketat," kata Aisha Teisir, SH, Tim Advokasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa malam (16/2).

"KSPI menuntut dituntaskannya kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan," kata Aisha mengutip pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal.

Selain Lampung, daerah-daerah yang akan bersamaan aksi adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Kepulauan Riau, dan lainnya.

"Para buruh seluruh Indonesia akan mengawal kasus yang berpotensi merugikan Rp20 triliun selama tiga tahun berturut-turut," kata Aisha.

KSPI yang mewakili para buruh seluruh Indonesia meminta Kejagung tidak menghentikan kasus ini. Kalau perlu, ada public hearing karena ini dana trust fund.

Dikatakan Aisha, ada empat tuntutan KSPI, yakni:

1. Meminta Kejagung terus memeriksa dan mengangkat kasus indikasi dugaan korupsi Rp20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat kesalahan dana kelolaan sampai ke tingkat Pengadilan Tipikor. Jika ditemukan indikasi korupsi agar kasus tersebut diadili.

2. Meminta pihak terkait apakah Kejagung, KPK atau BPK, dan yang paling penting adalah DPR memanggil para direksi untuk menggali keterangan-keterangan dari pada direksi dan 18 lembaga investasi yang menjadi pengelola dana BPJS Ketenagakerjaan dipanggil ulang. Said Iqbal juga meminta Direktur Keuangan yang saat ini menjadi direksi BPJS Kesehatan dipanggil.

3. Meminta pihak imigrasi dan Kejagung mencekal para direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak berpergian ke luar negeri.

4. Meminta para direksi dan Deputi Direktur Humas untuk menghentikan dulu propaganda atau retorika-retorika tentang dana BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai menyesatkan. Sebab yang dipersoalkan buruh indikasi dana korupsinya.