Kuasa Hukum Eva-Deddy, Putusan Bawaslu Cacat Formil-Materil

Juwendi Leksa Utama/RMOLLampung
Juwendi Leksa Utama/RMOLLampung

Tim Kuasa Hukum Eva Dwiana-Deddy Amarullah mengungkapkan cacat formil dan material Keputusan Bawaslu Lampung mendiskualifikasi Paslon No.3 Pilwalkot Bandarlampung itu.


Oleh karena itu, Tim meminta KPU Kota Bandarlampung tidak menjalankan amar putusan Bawaslu  Lampung No.02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2021.

"Kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandarlampung," kara Juwendi Leksa Utama, kuasa hukum Eva-Deddy, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (8/1).

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 43, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, putusan itu diambil dalam pleno seluruh komisioner Bawaslu Lampung, bukan putusan majelis pemeriksa.

"Sehingga putusan itu menjadi objek sengketa dan kewenangan PTUN, berbeda dengan putusan majelis hakim yang diambil berdasarkan musyawarah hakim," ujarnya. 

"Makanya itu bermasalah (Putusan Bawaslu), majelis pemeriksa itu hanya mengumpulkan semua alat bukti bukan menafsirkan alat bukti. Akibatnya ya seperti ini terjadi kekacauan sistem hukum rezim pemilihan," tambahnya. 

Oleh karena itu, ia meminta KPU Kota Bandarlampung untuk tidak menjalankan amar putusan Bawaslu  Lampung.

"Semoga Bawaslu sadar akan kekhilafannya memahami hukum dan KPU Bandarlampung tidak melegitimasi kekeliruan yang akan merusak sistem hukum kita," kata dia. 

Sementara itu, KPU Bandarlampung tengah menggelar rapat pleno sebelum memutuskan apakah menindak lanjuti putusan Bawaslu dengan mendiskualifikasi Eva-Deddy atau menolak putusan tersebut.