Kuasa Hukum Guntur Sebut 5 ASN Terlibat Korupsi DAK Tuba

Al Hajar Syahyan/ Faiza
Al Hajar Syahyan/ Faiza

Al Hajar Syahyan selaku Kuasa Hukum terdakwa Guntur Abdul Naseer, mengungkap ada lima ASN terlibat perkara korupsi DAK pada Dinas Pendidikan Tulangbawang (Tuba) tahun anggaran 2019 yang belum dijebloskan ke penjara.


Al Hajar meminta 5 ASN atas Nama Refi, Nasrun, Alius, Helmi dan Hendri, yang turut menjadi aktor yang menerima setoran dari para kepala sekolah untuk diproses hukum \dan ikut ditetapkan sebagai tersangka. 

Permintaan dan lima nama tersebut telah disampaikannya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Agung RI. 

“Uang itu betabur, nanti dalam fakta persidangan akan ketahuan, seperti di surat saya ke Jaksa Agung ada 5-6 orang yang tukang nampung duit itu, semuanya nyumput di belakang Guntur," ujarnya, Jumat (11/6).

Ia mengatakan, lima ASN tersebut pernah meminta agar Guntur melarikan diri, namun kliennya menolak lantaran takut seluruh kesalahan akan dilimpahkan kepadanya. 

"Klien kami hanya mau mempertanggung jawabkan yang dia perbuat. Ketika di persidangan nanti terungkap, kami minta jaksa untuk nangkep (Lima ASN) itu, ini harus diungkap semua jangan parsial dong," katanya. 

Diketahui, dalam korupsi DAK Khusus Fisik Prasarana dari APBD telah ditetapkan dua terdakwa yakni Kepala Dinas Pendidikan Tuba Nasarudin dan pihak swasta Guntur Abdul Nasser yang telah menjalani sidang dakwaan, Rabu (9/6). 

Dalam dakwaan Jaksa, dari total DAK sebesar Rp36.193.430.000 tersebut, diberikan untuk, 75 SD Negeri Rp21.943.909.000, 11 SD Swasta sebesar Rp.1.585.000.000, 41 SMP Negeri Rp9.724.021.000, 11 SMP Swasta Rp1.567.500.000, dan 4 SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) atau TK Rp1.373.000.000.

Mulanya, Juli 2019 sebelum dilaksanakan kegiatan DAK Fisik Pendidikan, terdakwa Nasaruddin mengundang Ketua dan Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta para Ketua  Kelompok Kerja Kepala Sekolah se-Tuba untuk datang ke ruangannya. 

Kemudian, dibentuklah Koperasi Dinas Pendidikan yang diberi nama Koperasi Bergerak Melayani Warga (BMW) Pendidikan yang susunan pengurusnya akan ditunjuk oleh Terdakwa Nasaruddin. 

Di mana Ketua Koperasinya Subekti (Pengawas SMP Kabupaten Tulang Bawang), Wakil Ketua Sumito (Ketua K3S Kabupaten Tulang Bawang) Sekretaris Ahmad Sidik (Sekretaris MKKS Kabupaten Tulang Bawang), dan Bendahara Subagiyo (Ketua K3S Kecamatan Meraksa Aji).  

Sementara, terdakwa Guntur Abdul Nasser diangkat menjadi Manager Koperasi BMW Pendidikan Periode Tahun 2019-2022.

Nasaruddin memerintahkan kepada pengurus koperasi ini untuk menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa akan ada potongan sebesar 10-12,5 persen dari DAK. Yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara senilai Rp3,6 Miliar. 

Pengutan ditarik setelah dicairkan oleh masing-masing Kepala Sekolah penerima DAK melalui orang-orang diluar Dinas Pendidikan yang akan ditunjuk oleh Terdakwa Nasaruddin. 

Bahwa Dana DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 telah dicairkan secara bertahap melalui 3 termin oleh masing-masing sekolah penerima Dana DAK Fisik melalui Guntur Abdul Nasser dan beberapa orang lainnya. 

Pada sidang daring ini, terdakwa didakwa tiga pasal dengan berkas terpisah, yakni kesatu dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair Pasal 3, atau kedua didakwa dengan Pasal 12 huruf (f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Atau ketiga dengan dakwaan Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.