Kuasa Hukum Lengkapi Bukti Laporan Penutupan Jalan Sari Ringgung

Laporan masyarakat dan juga pedagang atas penutupan akses jalan menuju kawasan Wisata Pantai Sari Ringgung, Kecamatan Teluk Pandan, belum bisa diterima pihak Polres Pesawaran.


Hal tersebut dikarenakan alat bukti yang disampaikan melalui kuasa hukum masyarakat tersebut, masih dianggap kurang oleh pihak kepolisian. 

"Memang tadi kami niat mau melaporkan penutupan jalan itu, hanya saja memang pihak kepolisian, melalui petugas piket tadi belum bisa menerima laporan itu," kata Nurul Hidayah, selaku kuasa hukum masyarakat dan juga pedagang yang berada di Kawasan Pantai Sari Ringgung, kepada reporter Kantor Berita RMOLLampung, Rama Diansyah, Senin (13/7).

Dia mengungkapkan, pihak kepolisian masih meminta beberapa kelengkapan alat bukti guna mencukupi laporan yang mengarah pada sosok yang menjadi dalang penutupan akses jalan tersebut. 

Nurul menjelaskan, alasan yang menjadi dasar mereka untuk melapor adalah dikarenakan jalan tersebut sudah lebih kurang selama 20 tahun menjadi akses keluar masuk para nelayan dan juga masyarakat yang berada di Desa Sidodadi serta Tegal di Kecamatan Teluk Pandan. 

"Berdasarkan keterangan dari masyarakat, memang jalan itu sudah dipakai selama 20 tahun sebagai jalan umum untuk akses masyarakat dan juga nelayan, dengan ditutup jalan itu kan masyarakat jadi gak bisa beraktifitas. Sehingga kami melaporkan dugaan pasal 192 ayat 1 KUHP," kata dia. 

"Kamis nanti kami akan kembali ke pihak kepolisian setelah melengkapi alat buktinya," tutupnya. 

Sementara itu, polemik penutupan akses jalan menuju Kawasan Wisata Pantai Sari Ringgung cukup menyita atensi berbagai kalangan.

Hal tersebut bermula ketika adanya sengketa lahan yang melibatkan pemilik Pantai Sari Ringgung, Samsurizal dan juga seseorang yang diketahui bernama Anton Firmansyah.

Masing-masing dari pihak tersebut mengklaim memiliki hak atas akses jalan yang ditutup tersebut.