Kuasa Hukum Mustafa Minta KPK Kembangkan Penyidikan Mahar Pilgub

 Kuasa Hukum Mustafa, M. Yunus/ Faiza
Kuasa Hukum Mustafa, M. Yunus/ Faiza

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa divonis hukuman 4 tahun penjara, uang pengganti Rp17,1 Miliar dan pencabutan hak politik selama dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (5/7).


Menyikapi itu, Kuasa Hukum Mustafa, M. Yunus mengaku pihaknya menerima hukuman lainnya, tapi keberatan dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan. 

Menurutnya, Mustafa hanya menikmati Rp6 Miliar dari jumlah uang pengganti Rp17,1 tersebut. Sementara, sisanya digunakan untuk mahar politik saat Mustafa akan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Lampung 2018.

Berdasarkan fakta persidangan, lanjutnya, masih ada Rp4 Miliar di DPW PKB Lampung, Rp1,5 Miliar ke DPD Hanura Lampung, dan Rp6 Miliar ke DPP Hanura. 

Yunus meminta KPK mengembangkan penyidikan atas kasus Mustafa untuk mengusut orang-orang yang ikut menikmati uang fee proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah itu. 

"Nanti kita lihat pertimbangan majelis soal saksi-saksi yang menjelaskan aliran uang, jika ingin bersikap adil kita dorong penyidikan," katanya usai persidangan. 

Saat ini, pihaknya masih pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Selain itu, Mustafa juga meminta agar dirinya tetap menjalani hukuman kurungan di Lapas Sukamiskin, Bandung. 

"Apalagi pengajuan justice collaborator kami ditolak, jadi Mustafa tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, tidak bisa mendapatkan remisi jadi menurut kami vonis itu masih cukup berat," kata dia. 

Diketahui, dalam perkara sebelumnya Mustafa divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 23 Juli 2018.