Kuasa Hukum Mustafa Siapkan Pledoi Terkait Uang Pengganti Rp24,6 M

Kuasa Hukum Mustafa, M. Yunus/ Faiza
Kuasa Hukum Mustafa, M. Yunus/ Faiza

Kuasa Hukum mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, M. Yunus akan menganalisis tuntutan JPU KPK yang membebankan uang pengganti Rp24,6 Miliar dan ditolaknya pengajuan justice collaborator Mustafa.


"Poinnya terkait dengan jc dan uang pengganti, kalau terkait tuntutan pidana pokoknya tidak terlalu kita eksplor," kata dia usai sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (10/6). 

Yunus mengatakan, untuk jc, meski merupakan pelaku utama, Mustafa telah berusaha mengungkap pidana lain, misalnya uang mahar ke PKB dan Hanura, hingga pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsudin lewat Aliza. 

Sehingga, menurutnya Rp24,6 Miliar terlalu besar dan tidak adil jika dibebankan seluruhnya kepada Mustafa padahal uang tersebut digunakan orang lain sesuai dengan fakta-fakta persidangan. 

Di mana, Mustafa mengakui memberikan mahar Rp18 Miliar ke KPK agar mendukungnya dalam pemilihan gubernur lampung tahun 2018. Karena dukungan tak jadi berlabuh, PKB telah mengembalikan Rp14 Miliar dan telah diberikan Mustafa ke KPK. 

Namun, sisa uang itu Rp4 Miliar belum jelas alirannya. Saksi Midi Ismanto dan Khaidir Bujung menuding saksi Chusnunia Chalim alias Nunik selaku kader DPW PKB Lampung menerima uang Rp1,15 miliar. 

Namun, penerimaan Rp1 miliar dibantah Nunik. Dia hanya mengaku menerima Rp150 juta untuk diberikan ke Slamet Anwar untuk renovasi kantor DPC PKB Lamteng yang kemudian dibantah oleh Slamet Anwar, dia mengaku tak pernah menerimanya. 

Oleh karena itu, lanjut Yunus, pada persidangan dengan agenda pledoi pekan depan, pihaknya akan memaparkan lagi kepada siapa saja uang fee proyek Dinas Bina Marga Lamteng itu mengalir agar bisa meringankan uang pengganti tersebut.