Kuasa Hukum Yusuf-Tulus Minta PDIP Cabut Tudingan Gratifikasi

Ahmad Handoko/RMOLLampung
Ahmad Handoko/RMOLLampung

Santer aroma indikasi gratifikasi dalam sidang pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif Bawaslu Lampung yang memutuskan mendiskualifikasi Paslon 03 Bandarlampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah. 


Tudingan ini dikeluarkan oleh Sekretaris DPD PDIP sekaligus Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay sejak Hut ke -48 PDIP, Minggu (10/1). 

Menanggapinya, Kuasa Hukum paslon 02 Yusuf Kohar-Tulus, Ahmad Handoko menilai pernyataan tersebut mengada-ada.

Menurutnya, semua pihak harus menghormati putusan Bawaslu dan jika tidak puas dengan putusan bisa menempuh jalur hukum. 

"Tanpa bukti pernyataan seperti itu bisa menjadi fitnah dan itu tidak baik, kami minta pernyataan seperti itu segera dihentikan dan dicabut," ujarnya, Kamis (14/1).

Terkait hadirnya dua pengacara kondang nasional, yakni Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta Hamdan Zoelva Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Handoko menyebut itu karena hubungan personal dan privat saja. 

"Ini kan hubungan personal privat saja, ini juga tidak berkaitan dengan materi persidangan, justru tim advokasi mereka yang terkesan ada money politik sebab tercatat sebagai tenaga ahli yang digaji APBD, meski sudah mengundurkan diri," tambahnya. 

Menurutnya, bagi pihak-pihak yang keberatan dengan putusan Bawaslu harus melihat dulu dokumen persidangan dan putusan.

Bahwa dalam persidangan, terungkap fakta-fakta Wali Kota Bandarlampung Herman HN beserta jajarannya melakukan pelanggaran TSM dengan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19 untuk memenangkan paslon Eva-Deddy. 

Bentuknya, pembagian Bansos covid-19 berupa beras 5 kg didanai APBD Kota Bandarlampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata dengan yang ditumpangi atas nama Wali kota Herman HN dan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor Urut 03;

Pengerahan ASN dari mulai Camat, Lurah, RT dan Linmas di 11 Kecamatan se Kota Bandarlampung;

Pembagian uang Rp 200,000 kepada kader PKK menjelang hari pemilihan kepada 100 orang di setiap Kelurahan, Eva Dwiana adalah Ketua PKK Kota Bandarlampung;

Tindakan tidak netral ASN dimana Perangkat Kelurahan, RT dan Linmas yang Merangkap Sebagai KPPS;

Terdapat tindakan tidak netral berupa pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras 5Kg bagi warga yang menolak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03;

Terdapat penyalahgunaan APBD untuk fasilitas rapid test secara gratis bagi seluruh saksi pasangan calon nomor Urut 03 tetapi tidak bagi saksi pasangan calon lainnya;

Sebelumnya, Mingrum menyebut PDIP akan mengambil langkah-langkah hukum menindaklanjuti putusan Bawaslu. 

"Kalau memang tindakan ini bisa diproses kepolisian dan kejaksaan nantinya kita akan lihat dan pelajari dulu,  jadi jangan semena-mena. Kita minta ini diselidiki, ada gratifikasi atau nuansa lain atau tidak," pungkasnya.