Landscape Politik Jelang Pilgub dan Pilkada Lampung 2024 

Nizwar Affandi Gelar Radin Wali Negara/Ist
Nizwar Affandi Gelar Radin Wali Negara/Ist

PILKADA Serentak 2020 menyisakan sengketa di beberapa daerah. Mahkamah Konstitusi (MA) masih memerosesnya dan diperkirakan paling cepat pelantikan pemenangnya pertengahan bulan depan.

Tetapi, parlemen di Senayan sudah memulai polemik tentang revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sejak dua pekan lalu.  

Omnibus Law tampaknya menginspirasi parlemen untuk menciptakan undang-undang super yang mengatur semua hal terkait pemilihan umum, mulai dari pemilihan DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota sampai pemilihan presiden, gubernur, bupati dan wali kota.

Tulisan ini tidak akan membahas begitu banyak dan luasnya topik yang ada di dalam diskursus RUU Pemilu, saya hanya akan mengulas tentang polemik jadwal waktu penyelenggaraan pilkada dan menerka skenario dampaknya bagi Lampung.

Kemarin, setelah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyampaikan secara resmi sikap pemerintah terhadap usulan RUU Pemilu yang diajukan DPR-RI, tampaknya menjadi sulit diharapkan proses pembahasannya akan dapat diteruskan.

Pilkada serentak tetap dilakukan pada bulan November pada tahun 2024, tanpa pilkada selingan di tahun 2022 dan 2023.

Lima daerah di Lampung yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022 dan dua daerah yang berakhir tahun 2023 ditunda pelaksanaan pilkadanya untuk mengikuti penyelenggaraan serentak pada bulan November 2024 bersama 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota se-Indonesia.

Di Lampung, konsekuensi dari keputusan ini, tujuh daerah bakal dipimpin oleh pejabat kepala daerah (pj bupati) dalam kurun waktu yang cukup lama dan delapan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya akan menjalani masa jabatan selama empat tahun saja. 

Lampung juga akan dipimpin oleh pejabat gubernur dari Kemendagri setidaknya selama tujuh bulan sejak 13 Juni 2024 sampai dengan pelantikan gubernur-wakil gubernur terpilih hasil Pilkada November 2024.

Masa jabatan pasangan kepala daerah di Kabupaten Lampung Utara akan berakhir Maret tahun 2024, delapan bulan sebelum pilkada.

Sedangkan pada bulan September 2023, masa jabatan pasangan kepala daerah Kabupaten Tanggamus berakhir 14 bulan sebelum pilkada.

Bupati-Wakil Bupati Tulangbawang dan Lampung Barat akan berakhir masa jabatannya pada bulan Desember 2022, hampir dua tahun sebelum penyelenggaraan Pilkada 2024.

Sementara Bupati-Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Pringsewu dan Mesuji akan mengakhiri masa jabatannya 30 bulan sebelum Pilkada Mei 2022.

Gubernur Arinal berwenang mengangkat pejabat (pj) bupati di tujuh kabupaten itu. Tetapi setelah masa jabatan berakhir pada 12 Juni 2024, pj gubernur Lampung yang diangkat Mendagri dapat menggantinya sampai dilantiknya pasangan terpilih hasil Pilkada 2024.

UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta turunannya Permendagri No. 1 Tahun 2018 yang merevisi Permendagri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memperbolehkan pj dan pjs bupati dan wali kota dijabat oleh pejabat tinggi madya yang berasal dari ASN, Polri maupun TNI baik dari lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tidak hanya ASN dari pemprov saja.

Ada tiga kepala daerah di Lampung hasil Pilkada Serentak 2020 yang habis masa jabatan periode keduanya pada tahun 2024, yaitu Bupati Waykanan, Bupati Pesawaran dan Bupati Pesisir Barat. Secara konstitusional Raden Adipati, Dendi Ramadhona dan Agus Istiqlal tidak dapat mencalonkan diri lagi untuk jabatan setingkat di daerah manapun tetapi mereka dapat naik kelas mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Jika di antara ketiga bupati ini tidak ada yang mencalonkan diri dalam Pilgub 2024 maka tidak diperlukan pengangkatan plt di tiga kabupaten tersebut.

Tetapi jika di antara mereka ada yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, sementara para wakil bupatinya tidak mengikuti Pilkada 2024 maka Pj Gubernur Lampung akan menunjuk para wakil bupati menjadi plt bupati selama masa kampanye.

Jika para wakil bupatinya juga mengikuti pencalonan dalam Pilkada 2024, maka Pejabat Gubernur Lampung dapat mengangkat pjs bupati sesuai ketentuan regulasi di atas.

Sementara untuk lima daerah lainnya, yaitu Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur, petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah masih memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri kembali pada jabatan setingkat baik di tempat yang sama maupun di tempat lain atau naik kelas juga mengikuti pilgub.

Ketentuan tentang pengangkatan plt dan pjs di lima daerah ini tentu saja tetap mengikuti regulasi yang sama dan disesuaikan dengan situasi pencalonan di masing-masing daerah. 

Saya ulangi lagi, jika dua-duanya (kepala daerah dan wakil kepala daerah) tidak mencalonkan diri maka tidak perlu ada Plt apalagi Pjs, jika kepala daerah mencalonkan diri sementara wakilnya tidak maka wakil kepala daerah diangkat menjadi Plt kepala daerah selama masa kampanye.

Jika wakilnya turut serta menjadi calon dalam Pilkada 2024 maka pemerintah pusat atau pemerintah provinsi mengangkat Pjs Kepala Daerah untuk daerah itu selama kepala daerah dan wakilnya mengikuti tahapan masa kampanye.

Mencermati lintasan waktu (time line) masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lampung dalam jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilkada Serentak tahun 2024, secara politik Partai Golkar yang diketuai oleh Gubernur Arinal akan memiliki peluang yang relatif lebih baik dalam pemilihan legislatif di kabupaten-kabupaten yang dipimpin oleh pj bupati, kecuali Kabupaten Lampung Utara yang baru berakhir masa jabatannya sebulan sebelum Pileg.

Jumlah pemilih enam kabupaten ini cukup besar walaupun masih jauh di bawah “The Big Four”, empat daerah yang jumlah pemilihnya paling besar di Lampung, yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Bandar Lampung.

Karenanya kalaupun terjadi perubahan peta politik kepartaian dalam Pileg 2024 di enam kabupaten itu, tampaknya hanya akan bersifat lokal dan terbatas pada tingkat DPRD Kabupaten saja. Itupun dengan catatan Partai Golkar di enam kabupaten itu mampu melakukan kapitalisasi politik atas keberadaan Pejabat (Pj) Bupati di daerah mereka.

Para bupati dan wakil bupati petahana yang terpaksa menunggu lama pilkada, jika mau masih memiliki kesempatan untuk mengisi waktu dan membantu perolehan suara partai politik mereka dengan menjadi calon anggota legislatif karena September 2023 Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg sudah disahkan, masih 14 bulan sebelum Pilkada November 2024.

Masa depan gubernur-wakil gubernur petahana, Arinal-Nunik juga akan sangat ditentukan oleh peta koalisi pemilihan presiden yang terbentuk sebelum Pilkada 2024 karena pilpres diselenggarakan sebelum pilkada.

Apakah Arinal masih memimpin Partai Golkar dan Nunik masih memimpin PKB? Apakah Partai Golkar dan PKB masih berada dalam koalisi yang sama di Pilpres? Apakah Partai Golkar dan PKB masih bergandengan tangan berjalan bersama dengan PDIP sampai di akhir masa jabatan Presiden Jokowi?

Siapakah presiden terpilih yang akan dilantik hanya sebulan sebelum Pilkada Serentak 2024? Apakah pelantikan presiden terpilih dan kabinetnya tetap akan dilaksanakan tepat waktu di Oktober 2024 sementara sebulan lagi Pilkada Serentak di 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota se-Indonesia digelar? 

Semua itu menjadi deretan pertanyaan krusial yang jawabannya akan ikut menentukan landscape politik dalam Pilgub dan Pilkada 15 Kabupaten/Kota se-Lampung. 

Kita do’akan saja pandemi Covid-19 dapat berakhir lebih cepat dan kondisi keuangan negara juga dapat kembali pulih agar kita dapat menjadi saksi terjadinya sebuah peristiwa bersejarah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di tahun yang sama. Semoga. 

* Utusan Khusus Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak Kepaksian Pernong