Layangkan Surat Keberatan Ke DKPP, Esti Siapkan Gugatan

Esti Nur Fathonah kembali melayangkan surat keberatan pemecatan dirinya sebagai komisioner KPU Lampung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Kali ini ia didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syariah Indonesia di Kalianda.


Selain ke DKPP, surat No.
29/LBH-LBHSI/LPG/III/2020 juga ditembuskan ke KPU RI, Bawaslu RI dan Ombudsman
RI. Kemudian, ditembuskan juga ke KPU Lampung dan Bawaslu Lampung.

"Sebelumnya saya kirim
surat keberatan atas nama saya Esti Nur Fathonah lewat email dan pos, kemarin
tanggal 10 Maret saya datang langsung ke Jakarta untuk memberikan langsung
surat keberatan saya, sudah saya tembuskan juga ke KPU dan Bawaslu Lampung,
nanti ke Ombudsman menyusul," katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat
(13/3).

Saat ini, ia dan LBH
Syariah Indonesia tengah berkomunikasi ke Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
(APSI) untuk kelanjutan kasusnya secara hukum. Ia berencana menggugat putusan
DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Diketahui, Esti diputuskan bersalah oleh DKPP dalam kasus dugaan suap rekrutmen anggota KPU kota/kabupaten di Lampung.

Ia tidak menerima putusan tersebut dan melayangkan surat keberatan. Ia mengaku langkah hukum yang dia ambil bukan untuk mengejar jabatan, tapi semata buat mencari keadilan.

Esti menilai putusan
terhadapnya janggal dan berlebihan lantaran tidak terbukti melakukan jual beli
jabatan. "Saya tidak menerima uang sepeserpun dari siapa pun dan untuk apa pun,
saya hanya bertemu dan meminjamkan kamar untuk tempat solat, tidak lebih,"
jelasnya.

Diakuinya, ada pertemuan
dengan Gentur Sumedi, suami dari Viza Yulisanti Putri (calon komisioner KPU
Tulangbawang) dan Lilis Pujiati (calon komisioner KPU Pesawaran) di Kamar Esti
No.7010, Swissbell Hotek, 3 November 2019 ketika ia menjadi panelis dalam uji
kelayakan dan kepatutan calon aggota KPU kabupaten/kota se-Provinsi Lampung,
1-3 November 2019.

Esti mengakui tindakannya
membuka ruangan kamarnya kepada calon komisioner yang sedang menjalani uji
kepatutan dan kelayakan melanggar profesionalitas sebagai penyelenggara.