Tak Sekadar Somasi, LBH Bandarlampung Juga Minta Dikti Evaluasi UTI

LBH Bandarlampung bersama mahasiswa UTI yang di drop out dan skorsing melakukan konferensi pers/ Tuti Nurkhomariyah
LBH Bandarlampung bersama mahasiswa UTI yang di drop out dan skorsing melakukan konferensi pers/ Tuti Nurkhomariyah

Sebagai pendamping hukum ke 6 dari 9 mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) yang di drop out (DO) dan skorsing, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung telah melayangkan somasi dan klarifikasi kepada pihak kampus.


Kepala Divisi Bidang Advokasi LBH Bandarlampung, Qodri Ubaidillah mengatakan pihaknya memberi waktu seminggu bagi UTI untuk menjawab somasi dan klarifikasi tersebut. 

LBH Bandarlampung juga akan mendorong pihak kampus untuk mencabut surat keputusan (SK) skorsing dan DO kepada 9 mahasiswa tersebut. 

KLIK: UTI Skorsing 6 Dan Keluarkan 3 Mahasiswa Tanpa Alasan Jelas

 "Semua SK baik DO dan skorsing, klausulnya hampir sama. Bahkan mereka menilai pengiriman SK nya tidak manusiawi karena ada yang melalui pesan WhatsApp. Ada juga beberapa secara langsung. Namun proses-proses sebelumnya itu tidak dilakukan," kata Qodri saat konferensi pers di Sekretariat LBH Bandarlampung, Senin (19/4). 

Terkait lahan sekretariat yang tidak ada izin, menurut LBH Bandarlampung itu tidak bisa menjadi kambing hitam untuk melakukan DO dan Skrosing pada mahasiswa. 

"Enggak ada urusanya itu. Kampus harusnya memfasilitasi sekretariat bagi semua himpunan mahasiswa," ujarnya. 

Kegiatan di sekretariat tersebut juga sudah diatur di himpunan mahasiswa, menurut mereka kegiatannya seperti pengabdian masyarakat dan rapat. 

"Tidak benar karena faktanya mereka tidak pernah sedikit mengganggu aktivitas masyarakat setempat dan lingkungan kampus," jelasnya. 

Tambahnya, LBH Bandarlampung juga akan mendorong Dikti untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang dilakukan Kampus UTI. 

KLIK: Penjelasan UTI Soal Putusan DO 3 Mahasiswa Teknik Sipil

"Agar pihak rektorat lebih humanis jangan sampai pengekangan ini terus berlanjut," ujarnya. 

Sementara, Agung Fernando Habeahan salah satu mahasiswa yang mendapat sanksi DO mengaku kaget atas SK yang ia terima. 

"Kalau sesuai dengan prosedur kampus melakukan pemanggilan kepada orang tua terlebih dahulu baru pemberian DO, namun itu tidak dilakukan," ujarnya. 

Agung mengatakan baru memberanikan diri memberikan kabar kepada orang tuanya setelah seminggu SK tersebut keluar, ia mengaku takut menceritakan kepada orang tuanya. 

"Kata orang tua kok bisa, aku juga bingung suratnya dateng tiba-tiba karena sebelumnya gak ada peringatan. Jadi orang tua masih minta buat ngusahain biar nggak di DO. Karena kan tinggal satu tahun lagi lulus," jelasnya.